CIREBON, (etnologimedia.id).- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Doni Monardo, mengajak kepada semua elemen untuk bisa memberikan pemahaman tentang larangan mudik Lebaran tahun ini.
Hal itu sejalan dengan narasi pemerintah pusat tentang larangan mudik yang sudah ditetapkan untuk diterapkan hingga daerah. Pihaknya juga mengingatkan, hal itu semata-mata untuk menghindari adanya tsunami Covid-19 pasca adanya kerumunan di kegiatan tradisi keagamaan seperti yang terjadi pada sejumlah negara tetangga lainnya.
“Wabah ini media yang membawanya adalah manusia. Sehingga jika ada pergerakan manusia dengan status carier bisa membawa dan menularkan ke sejumlah orang lainnya. Karena satu orang carier bisa menular sampai ke puluhan orang lainnya, “kata Doni, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 Wilayah Jawa Barat dan Pengendalian Transformasi Masa Idul Fitri 2021, yang berlangsung di Pendopo Bupati Cirebon, Kamis (29/4/2021).
Kegiatan yang dihadiri elemen pemerintahan Provinsi Jawa Barat dari mulai Gubernur, Kapolda, Pangdam, hingga Bupati dan Walikota, Kapolres, Dandim, se-Jawa Barat yang sebagain besar mengikuti rapat secara virtual. Mereka juga mendengarkan pemaparan materi tentang larangan mudik mulai dari Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Budi Karya Sumadi, dan para Dirjen baik Darat, Laut dan Udara.
Doni Monardo menyebutkan, wujud nyata kekompakan unsur pemerintahan dalam penanganan Covid -19 mulai dari pusat hingga desa adalah kunci keberhasilan dalam memutus rantai penyebaran covid.
Ia pun menjelaskan, Indonesia saat ini dalam kondisi terbaik dalam satu tahun terakhir dari sejumlah negara lainnya dalam kondisi keterpaparan Covid-19 yakni di angka 6,07 persen.
“Jumlah angka ini lebih rendah dari sejumlah negara di dunia yang bahkan lebih dari itu. Bahkan angka kesembuhan jauh lebih banyak,” kata Doni.
Meski demikian, kata Doni, angka keterpaparan rendah yang saat ini terjadi jangan sampai lengah. Karena bisa saja dalam beberapa waktu pasti bisa ada kenaikan jika lalai pada narasi yang sudah ditetapkan.
“Seperti contoh kasus aktif di India saat ini jadi pelajaran. Padahal di bulan Februari kemarin angka keterpaparan di India justru jauh di bawah Indonesia dengan puncak 176 ribu yang terpapar. Namun sebaliknya kini India lebih banyak lonjakannya, ya karena salah satu penyebabnya akibat adanya perkumpulan adat keagamaan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, PPKM Mikro saat ini dinilai sangat efektif, dan kunci sukses penanganan covid yang digagas pemerintah pusat hingga daerah level desa. Sehingga apakah kondisi landai ini memang tidak ada jaminan selama tidak adanya kekompakan.
Oleh karenanya, bahasa komunikasi sangat penting, tidak hanya pemerintah dan mengajak semua elemen. “Makanya mudik harus dicegah dalam memutus rantai penyebarannya,” katanya.
Menurut Doni, ada tiga simpul yang harus diperhatikan dan dijalankan dalam melaksanakan larangan mudik tahun ini.
Pertama, pemerintah pusat hingga pemerintahan terendah yakni desa dan kelurahan agar melaksanakan semua narasi yang sama dan sudah ditetapkan.
Kedua, imbauan dari orang tua di kampung halaman yang lebih mengedepankan pendekatan personal dan emosional. Dan bisa disampaikan melalui tokoh setempat yang anaknya keluarganya merantau.
Dan ketiga, pendekatan kepada warga yang akan tetap melakukan mudik. Karena saat ini ada sebanyak 7 persen atau sekira 18,9 juta orang yang memaksa untuk mudik.
“Makanya semua tidak ada jaminan dari yang tanpa gejala bisa tidak tertular. Makanya ini harus disampaikan dengan baik tentang pengetahuan covid. Dan harus diketahui seluruh masyarakat Indonesia minimal jangan sampai terpapar,” paparnya.
Komitmen Jabar
Sementara, hasil pemaparan yang dijelaskan baik oleh Menhub ataupun Kepala BNPB, Jawa Barat komitmen untuk melaksanakan satu narasi, satu suara dan satu komando.
Gubernur Jawa Barat , Mohammad Ridwan Kamil, menjelaskan, tiga narasi dari pemerintah pusat sudah dijalankan hingga seluruh daerah di Jabar yang mekanismenya sudah sama dan seirama.
“Tugas kami mengamankan dan menyosialisasikan dengan konsisten,” kata Emil, sapaan akrab Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Diakui Emil, PPKM Mikro dirasa sebagai kunci keberhasilan yang terbukti bisa menekan angka penyebaran covid. Sehingga larangan mudik yang sudah ditetapkan harus menjadi kesadaran tersendiri dari hasil pengalaman dari beberapa libur nasional sebelumnya.
Di Jawa Barat pernah ada yang meninggal lansia akibat mudik karena terpapar covid dari pemudik, tepatnya di Ciamis. “Meskipun bersilaturahmi adalah mencari kebaikan dan kemulaiaan, namun jika itu bentrok dengan kemudharatan maka harus didahulukan potensi keburukan. Ini yang terus kami breakdown hingga level desa,” katanya.
Di sisi lain, untuk jalur tikus di Jawa Barat sendiri dari jumlah data yang dicatat sebanyak 120 titik kini diperbanyak jadi 158 titik. Jumlah itu tentunya akan diisi dan ditempatkan petugas dalam menghalau pemudik.
“Kami juga menginstruksikan kepada bupati dan walikota agar setiap desa untuk menyiapkan lokasi karantina yang menakutkan, bisa saja di kuburan biar mereka mudik takut. Sehingga pesannya bisa tersampaikan jika ada yang niat mudik jadi ditinggalkan,” paparnya. (EM-03)
