KAB. CIREBON (ETNOLOGIMEDIA.COM) – DPRD Kabupaten Cirebon menilai mutu pendidikan pada SD dan SMP Negeri di daerahnya kurang mumpuni.
Kondisi itu salahsatunya karena minimnya inovasi yang dilakukan pihak sekolah untuk mendapatkan perhatian masyarakat di sekitar lingkungan sekolah.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan menyebutkan, kurangnya mutu pendidikan bisa dilihat dari berbagai aspek. Salahsatunya dengan banyaknya sekolah baik tingkat SD dan SMP negeri di Kabupaten Cirebon yang kekurangan murid dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023-2024.
Di tingkat SDN misalnya, ada sekolah yang hanya mendapatkan satu siswa. Dan banyak SDN yang peserta didiknya mendapatkan 20 ke bawah dalam PPDB tahun ini. Di tingkat SMPN pun, 50 persen lebih sekolah tidak mencapai target dari kuota yang disediakan.
Untuk poin terakhir ini, kata Aan, pihaknya mendapatkan informasi menarik. Saat pihaknya melakukan kunjungan kerja ke salah satu sekolah di Kabupaten Cirebon.
“Selain itu, performa sekolah tidak enak dipandang. Kumuh. Mutu kualitas pendidikannya kurang. Dari kunjungan itu, saya mendapatkan informasi, kenapa tidak diminati penyebabnya karena lulusan dari sekolah tersebut nakal-nakal,” kata Aan, dalam keterangannya, Rabu (2/8/2023).
Aan menyebutkan, dengan kondisi itu bisa disebut bahwa mutu pendidikannya tidak mumpuni dan tidak sesuai dengan keinginan dari walimurid. Sejatinya, pendidikan itu bisa menciptakan karakter anak didiknya.
Makanya, kata Aan, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon harus menginventarisir sekolah yang tidak dalam kondisi optimal.
Baik dari segi performanya, maupun hal lainnya. Tak kalah penting, lanjut Aan, Disdik pun harus bisa lebih selektif, ketika muncul permintaan pembuatan sekolah baru.
“Pada saat perencanaan, yang mau buat sekolah baru jangan berdekatan dengan sekolah yang sudah ada. Karena bisa jadi, faktor penyebab lainnya, karena terlalu banyaknya sekolah baru,” ungkap Aan.
Sementara itu, Kabid SD Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ade Kandar menjelaskan, kalau dewan melihat faktor utama terjadinya kekurangan peserta didik karena berdasarkan performa sekolah sebetulnya bukan penyebab utama.
“Kalau performa itu, diterjemahkan karena minimnya sarana prasarana sekolah, kami meyakini itu bukan penyebab utama. Paling berpengaruh karena banyaknya sekolah swasta,” kata Ade.
Tapi, pihaknya tidak menampik masih banyak sekolah yang membutuhkan perbaikan. Baik perbaikan total maupun sekadar rehab biasa. Dipastikan, di tahun 2023 ini, rehab untuk beberapa sekolah bisa digelar.
“Diharapkan nanti setelah rehab selesai, bisa menarik kepercayaan publik. Kalaupun terkait SDN Mulyasari yang hanya mendapatkan satu siswa, itu mah sudah dari dulu. Karena di sana tidak hanya SD saja. Ada tiga MI dan ada juga SDIT,” katanya.***
