CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA.COM)- Dukungan pemerintah terhadap perkembangan olahraga dinilai belum maksimal. Hal itu dibuktikan dengan minimnya support anggaran yang dialokasikan bagi kebutuhan segmentasi tersebut yang tidak ideal. Padahal, jika diprioritaskan maka bisa menumbuhkan semangat para pegiat olahraga yang tentunya membawa nama baik daerah.
Atas kondisi itu, Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, mengkritik pedas pemerintah dalam salah satu agenda sidang paripurna.
Pihaknya menyebut, untuk RAPBD tahun anggaran 2024 saja, pemerintah daerah (Pemda) setempat dinilai telah menganaktirikan anggaran olahraga dan kepemudaan. Hal itu diungkapkan Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Cirebon, Khanafi.
Dalam pengamatan pihaknya, tahun 2023 ini, prestasi olahraga Kabupaten Cirebon tidak terlihat sama sekali pada berbagai jenjang dan berbagai cabang olahraga yang dinaungi oleh dinas terkait.
“Di mana perhatian kepala daerah pada insan olahraga. Bagaimana pengawasan kinerja pada dinas terkait?” kata Khanafi, dalam penyampaiannya saat menyampaikan dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap hantaran bupati atas RAPBD tahun anggaran 2024, Kamis (5/10/2023).
Di sisi lain, kata Khanafi, perhatian untuk pengembangan, pelayanan kepemudaan pun juga menjadi pertanyaan pihaknya. Indeks pembangunan kepemudaan Kabupaten Cirebon selalu berada pada posisi yang memalukan. Bahkan tidak ada progres kemajuannya sama sekali.
“Mohon saudara menjelaskan kepada ormas, lembaga kepemudaan, lembaga olahraga, dan stakeholder terkait, alasan saudara menganaktirikan anggaran olahraga dan kepemudaan untuk tahun 2024?” ujarnya.
Bahkan, ujar Khanafi, selama dua tahun berturut-turut Bupati dan Wakil Bupati Cirebon pun tidak memberikan penjelasan pada setiap hantaran nota keuangan rancangan APBD. “Apakah untuk ditutup-tutupi, atau memang dianggap tidak penting,” ungkapnya.
Selain itu, Fraksi Golkar juga mencermati tentang belanja pegawai sebesar Rp 1,75 triliun lebih diduga rinciannya hanya copy-paste dari hantaran nota keuangan tahun sebelumnya.
Karena, menurut dia, yang direncanakan untuk mencukupi kebutuhan belanja gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan ASN, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, serta gaji dan tunjangan kepala daerah harusnya lebih.
“Kalau melihat point pertama yakni kebutuhan belanja gaji dan tunjangan ASN saja sudah sebesar Rp 1,78 triliun lebih, berarti untuk satu poin saja harusnya sudah melebihi total jumlah di atas,” pungkasnya.***