CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA.COM)- Pemkab Cirebon memperoleh alokasi untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 4.017 formasi di tahun 2023 ini.
Saat ini tahapan yang berjalan masuk ke tahap seleksi administrasi di bawah dinas teknis badan kepegawaian dan pemberdayaan sumber daya manusia (BKPSDM).
Jumlah kuota formasi PPPK tersebut merupakan tertinggi di Jawa Barat dari daerah lainnya dan kedua terbanyak setelah Pemprov Jawa Barat yang memperoleh alokasi sebanyak 6.456 pegawai.
Kuota tersebut untuk alokasi formasi di masing-masing dinas yang terdiri dari tenaga pendidikan atau guru sebanyak 1.804 orang pegawai.
Kemudian tenaga kesehatan atau nakes sebanyak 2.130. Sisanya, formasi untuk tenaga teknis sebanyak 83 orang pegawai.
Meski telah memprioritaskan tenaga pendidik (guru) dan tenaga kesehatan, Pemkab juga mengalokasi untuk formasi tenaga teknis pendukung di dinas-dinas yang sangat membutuhkan sesuai kebutuhan organisasi.
“Kita sangat membutuhkan ASN (Aparat Sipil Negara) untuk PPPK dalam jumlah optimal sesuai dengan kebutuhan,” tutur Bupati Cirebon, Imron, dalam keterangannya, Kamis (12/10/2023).
Imron menerangkan, dengan besaran formasi PPPK yang diperoleh tentunya merupakan salah satu bentuk bukti komitmen dan perjuangan yang telah dilakukan untuk membangun SDM yang lebih baik.
“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah pusat, yang memberikan alokasi PPPK yang cukup banyak untuk Kabupaten Cirebon,” kata Imron.
Dominasi guru dan tenaga kesehatan dalam perekrutan PPPK di Kabupaten Cirebon, kata dia, berkaitan dengan bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2030 dan target Indonesia emas pada tahun 2045.
Salah satu upaya menghadapi hal tersebut, yaitu pentingnya pemahaman kesehatan dan peningkatan pendidikan untuk generasi muda.
“Karena proses itulah yang harus dilakukan, untuk menciptakan penerus bangsa yang pintar, cerdas dan sehat. Selain itu, kesehatan dan pendidikan juga, merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat perlu diperhatikan, sehingga menjadi prioritas utama,” katanya.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Ronianto, mengaku masih banyak kebutuhan bagi tenaga pendidik di lingkup dinasnya. Meskipun, kata dia, sejumlah honorer yang sudah diterima dan diangkat menjadi PPPK harus lebih bersyukur atas capaian tersebut.
“Biasanya gaji Rp 250ribu perbulan, sekarang Rp 4 juta perbulan. Belum lagi jika ada tunjangan lainnya,” ujar Roni.
Tahun ini, kata Roni, ada sebanyak 304 guru PAI yang diangkat menjadi PPPK. Sedangkan tahun depan, Pemkab Cirebon berencana akan membuka lowongan PPPK untuk guru, sebanyak 1.804.
“Dari jumlah tersebut, guru PAI nya sebanyak 358 guru,” kata Roni. Dengan diangkatnya menjadi PPPK, Roni meminta kepada guru untuk bisa bersikap profesional dan membantu pemerintah dalam membentuk karakter bangsa yang beradab.
Karena menurut Roni, salah satu tugas guru PAI, yaitu menghilangkan hal-hal yang tidak sesuai norma, terjadi dikalangan pelajar.
“Karena saat ini banyak perundungan dan lainnya. Ini merupakan tugas guru PAI, agar bisa menciptakan akhlak yang baik,” ungkapnya.***
