CIREBON , (ETNOLOGIMEDIA.COM)- Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) kini diambil alih pemerintahan kabupaten.
Sebelumnya, SK pengangkatan bagi Puskesos cukup dikeluarkan oleh kuwu/kepala desa di masing-masing wilayah.
Pengambilan kewenangan tersebut bukan tanpa alasan. Lantaran, berkaca dari sebelumnya perihal penanganan pengangkatan SK di level desa kerap bermasalah. Salahsatunya dalam momentum usai pelaksanaan pemilihan kuwu yang diindikasikan adanya politik balas budi.
Sehingga agar permasalahan tidak terulang, maka dalam perjalanannya kini kewenangan pengeluaran SK diambil alih.
Atas kondisi itu, kali ini Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Sosial (Dinsos) mengeluarkan SK pengangkatan bagi 424 Tim Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di 424 desa dan kelurahan di Kabupaten Cirebon.
Bupati Cirebon, Imron, mengatakan, bahwa peran Puskesos sangat vital, untuk bisa menentukan arah kebijakan.
Terutama terkait program pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Karena menurut Imron, Puskesos yang tahu persis permasalahan sosial diwilayahnya.
“Permasalahan sosial di wilayahnya, Puskesos yang paling paham. Oleh karena itu, harus bisa bekerja dengan baik,” kata Imron, disela kegiatan Rakor dan Penguatan Lembaga Puskesos di Gor Ranggajati, Kecamatan Sumber, Rabu (1/11/2023).
Imron juga meminta kepada Puskesos untuk bisa melakukan pendataan secara akurat terkait permasalahan sosial yang terjadi diwilayahnya masing-masing.
Data tersebut ujar Imron, agar segera dilaporkan kepada instansi terkait, untuk segera ditindaklanjuti.
Dengan akuratnya data yang diberikan oleh Puskesos ini, membuat Pemkab Cirebon, akan lebih mudah dalam menentukan program yang akan dibuat, agar program tersebut bisa benar-benar tepat sasaran.
” Kalau puskesos bisa bekerja dengan baik dan datanya akurat, maka nanti pemkab bisa menerapkan program yang tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Indra Fitriani,mengatakan, alasan SK pengangkatan Puskesos ini diambil alih oleh Pemkab Cirebon.
Karena banyaknya pergantian Puskesos dikarenakan adanya pergantian kuwu. Padahal, pihaknya sudah melakukan pelatihan dan pembinaan, terhadap tim Puskesos tersebut.
“Sehingga, biar tidak ada intervensi lagi, jadi kita tarik ke kabupaten,” kata Fitri.
Fitri juga menyebutkan, bahwa adanya SK untuk Puskesos ini juga, sesuai dengan Perbup No. 71 th. 2023 tentang Puskesos dan peraturan dari Kemensos. Walaupun saat ini SK Puskesos sudah diambil oleh Pemkab, namun kuwu di masing-masing wilayah, masih dijadikan sebagai penanggungjawab.
Jika perlu dilakukan pergantian Puskesos, kuwu harus mengajukannya terlebih dahulu kepada Dinas Sosial, dan harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Pergantian Puskesos sendiri, harus memenuhi aturan yang berlaku.
“Tidak boleh asal ganti Puskesos, namun harus ada alasan yang jelas. Misalkan melanggar hukum atau lainnya,” kata Fitri.
Fitri menambahkan, untuk saat ini, insentif bagi pengelola Pusksesos memang masih menggunakan anggaran dana desa. Namun kedepannya, karena SK pengangkatan Puskesos dikeluarkan dari Pemkab Cirebon, maka sangat memungkinkan, akan ada insentif yang diberikan oleh Pemkab.
“Jadi kita bareng-bareng, antara Pemkab dan desa,” pungkasnya.***
