CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA.COM) – Distribusi logistik, harus transparan. Demi terciptanya pemilihan umum (Pemilu) yang aman, dan kondusif.
Disampaikan Ketua Panitia Pengawasan Kecamatan (Panwascam) Susukan, Kabupaten Cirebon, Asep Hasanudin ketika Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Susukan, Kabupaten Cirebon menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pengawasan logistik Pemilu 2024, Jumat (26/1/2024).
Rakor pengawasan terlaksana demi mendukung proses demokrasi yang transparan, adil, dan berkualitas. Kegiatannya dihadiri jajaran Panwascam se Kecamatan Susukan.
Oleh karenanya Asep menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk memantau dan mengawasi jalannya distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di wilayah kerja Panwascam Susukan.
“Dalam persiapan menjelang Pemilihan Umum 2024 yang diantisipasi menjadi momen penting bagi demokrasi Indonesia, Panwascam Susukan berkomitmen untuk memastikan pengawasan logistik berjalan lancar hingga keberlanjutan proses pemungutan suara,” katanya.
Selanjutnya, Panwascam Susukan sangat menghargai peran logistik yang efisien dalam menjamin keberhasilan setiap Pemilu.
“Kami memahami bahwa ketidaksempurnaan dalam rantai pasok logistik dapat berdampak serius pada integritas proses demokrasi. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memastikan setiap tahap logistik pemilu diawasi secara ketat,” katanya.
Adapun komitmen utama untuk pengawasan logistik Pemilu 2024, lanjutnya, yakni pengawasan tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat biaya.
Menurutnya, Panwascam Susukan juga mengutamakan keamanan dan menjalin kerja sama dengan aparat keamanan dan lembaga terkait, untuk menjamin keamanan distribusi logistik.
“Pengamanan ketat di pusat penyimpanan logistik untuk mencegah potensi ancaman dan penyalahgunaan,” katanya.
Selain itu kata Asep, mengharapkan transparansi dalam informasi publik untuk menyediakan informasi yang jelas dan terbuka kepada publik mengenai jadwal pengiriman logistik, tempat penyimpanan, dan langkah-langkah keamanan yang diambil.
“Membuka saluran komunikasi untuk melaporkan masalah atau kejanggalan terkait logistik pemilu,” pungkasnya.***
