Penjaringan Bacalon Kepala Daerah PDI Perjuangan, Imron: Total Baru 7 Orang Mendaftar

Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon, Imron, yang juga sebagai Bupati Cirebon, di Pendopo Bupati, Selasa (16/4/2024).

CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA.COM)- Total tercatat baru 7 orang yang mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah melalui PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon.

Jumlah itu meliputi satu orang mendaftar sebagai bacalon bupati dan 6 orang daftar sebagai bacalon wakil bupati.

Jumlah itu diketahui sejak DPC PDI Perjuangan memulai proses penjaringan sejak awal April 2024 kemarin.

Mereka dipersiapkan bakal untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dijadwalkan 27 November 2024 mendatang.

Sejak pembukaan pendaftaran, nama-nama potensial terus mengalir, menjanjikan persaingan yang ketat untuk memimpin Kabupaten Cirebon.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon, Imron, menjelaskan, pembukaan pendaftaran ini merupakan instruksi langsung dari DPP.

“Jumlah itu baru sementara hingga ditutup 20 April nanti. Dari tujuh itu, saya salah satunya yang mendaftar kembali sebagai Bupati, sisanya sebagai Wabup,” kata Imron, disela kegiatannya, Selasa (16/4/2024).

Menurutnya, hal itu mencerminkan komitmen partai untuk memastikan keberagaman dan kualitas dalam pemilihan calon kepala daerah.

Imron mengungkapkan, sejak awal pembukaan pendaftaran, telah terjadi antusiasme yang signifikan, terutama dari para calon potensial untuk posisi wakil bupati.

Namun, untuk posisi bupati, hanya dirinya yang telah mendaftar hingga saat ini, mengingat statusnya sebagai petahana yang mencalonkan diri kembali.

Pembukaan pendaftaran ini, kata dia, tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga sebagai upaya untuk menemukan pemimpin yang siap bekerja keras.

“Semua demi memajukan Kabupaten Cirebon, baik dari segi infrastruktur maupun sosial,” ungkapnya.

Sementara itu, Imron telah melakukan komunikasi politik dengan sejumlah partai politik, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas partai untuk memperkuat pencalonan. Namun, ia menekankan pentingnya integritas dan rasionalitas dalam memilih, menolak praktik money politic yang merugikan kepentingan jangka panjang masyarakat.

“Pertemuan tersebut hanya sebatas silaturahmi dan komunikasi awal. Tanpa menunjukkan kecenderungan untuk membuat keputusan tergesa-gesa terkait persiapan Pilkada,” katanya.***