CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA.COM)- Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa di depan Kantor DPRD Kabupaten Cirebon berujung ricuh, Rabu (24/4/2024).
Bahkan, sejumlah mahasiswa harus diamankan pihak kepolisian yang diindikasikan sebagai provokator usai demo yang berlangsung panas.
Para mahasiswa, yang merupakan bagian dari Gerakan Mahasiswa Cirebon, mengangkat berbagai isu penting.
Seperti transparansi data pembangunan infrastruktur, masalah pendidikan, kesehatan, dan manajemen sampah yang dianggap belum optimal di wilayah tersebut.
Berdasarkan pengamatan, awalnya demonstrasi berjalan damai dengan mahasiswa membawa spanduk dan poster untuk menyuarakan tuntutan mereka.
Situasi menjadi tegang ketika sebagian mahasiswa mencoba menerobos pagar pengamanan dan membakar ban di depan kantor DPRD Kabupaten Cirebon.
Koordinator Aksi, Dimas Bimantoro, menegaskan, tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa sangat mendesak. Termasuk isu pendidikan, lingkungan, dan infrastruktur.
Dia juga mengklaim bahwa mahasiswa tidak melakukan tindakan kriminal, melainkan mewakili aspirasi masyarakat Cirebon untuk mendapatkan keadilan.
“Kami dari mahasiswa juga tidak melakukan tindakan kriminal. Kami di sini mewakili seluruh masyarakat Cirebon agar dapat lebih mendapatkan keadilan,” ujarnya kepada wartawan di lokasi.
Dalam pertemuan dengan perwakilan DPRD setempat, mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka yang langsung dijawab oleh perwakilan DPRD.
Namun, terkait isu korupsi, mereka mengungkapkan bahwa mereka belum memiliki data konkret.
Namun, telah berupaya untuk membuka data yang lebih transparan dengan melakukan pertemuan dengan wakil DPRD Kabupaten Cirebon.
Selain itu, para mahasiswa juga menyampaikan keprihatinan terkait pembangunan yang dianggap masih kurang optimal, termasuk ambruknya Alun-alun Taman Pataraksa.
Mereka menyatakan akan melakukan kajian lanjutan terkait hasil dari aksi unjuk rasa ini dan akan mengkaji ulang 24 perda yang belum disahkan.
“Hasil kajian nanti akan kami serahkan kepada DPRD agar mempertimbangkan kepentingan rakyat dan mahasiswa,” ungkapnya.
Sementara , Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana menjelaskan, pihaknya mengapresiasi kehadiran mahasiswa. Politisi PDI Perjuangan itu menjawab apa yang menjadi aspirasi dari mahasiswa.
Pertama, kata dia, terkait perbaikan sarana pendidikan setiap tahun legislatif dan eksekutif selalu menganggarkan. Hanya saja, keterbatasan anggaran membatasi.
“Tidak semua bisa terselesaikan. Pun demikian dengan banyaknya infrastruktur jalan yang perlu diperbaiki, setiap tahunnya selalu menganggarkan,” katanya.
Legislatif mengharapkan agar beragam persoalan itu bisa terselesaikan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.
Tapi karena anggaran yang ada terbatas, mau tidak mau, harus memberlakukan skala prioritas.
“Kami minta kesabarannya dari masyarakat. Kita juga sudah minta agar dinas bisa memprioritaskan pelayanan publik,” katanya.***
