CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA.COM)- Penanganan stunting merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi antara berbagai instansi dengan semangat dan tujuan yang sama.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, dalam rapat koordinasi (rakor) yang melibatkan 40 kepala UPT P5A bersama Pj Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, di kantor dinas setempat, Jumat (7/6/2024).
Enny menjelaskan bahwa dalam rakor tersebut, evaluasi dilakukan terhadap berbagai program yang telah dijalankan DPPKBP3A hingga Mei 2024.
Hasil evaluasi ini menunjukkan beberapa kendala yang kemudian disampaikan kepada Pj Bupati Cirebon.
“Dalam rakor tersebut, kami menyampaikan perkembangan penanganan stunting di Kabupaten Cirebon dengan mencatat jumlah keluarga yang berisiko stunting,” jelas Eni.
Ia menambahkan bahwa penanganan stunting yang dilakukan DPPKBP3A bersama seluruh Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (UPT P5A) sudah berjalan secara maksimal sesuai target.
“Arahan beliau (Pj Bupati, red) adalah agar semangat dan niat kita harus sama. Ketika ada masalah, kita harus melakukan intervensi bersama-sama. Insyaallah, sesulit apa pun masalahnya, jika dilakukan bersama-sama, akan menjadi ringan dan berhasil,” tambah Eni.
Selain penanganan stunting, Eni juga membahas proses pendirian UPTD PPA dan rumah aman serta kendala yang dihadapi, termasuk kesulitan mendapatkan data saat menggelar kegiatan skala nasional.”Kami memohon penguatan saat berkoordinasi dengan stakeholder lain, agar tidak ada kesulitan,” katanya.
Sementara itu, Pj Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, mengungkapkan bahwa rakor tersebut juga merupakan ajang silaturahmi dirinya dengan semua perangkat DPPKBP3A.
Ia menyoroti beberapa hal yang disampaikan oleh pihak DPPKBP3A terkait progres, rencana, dan kendala yang dihadapi.
“Kita menyampaikan berbagai hal tentang penanganan anak-anak mulai dari stunting yang datanya naik, hingga anak-anak dari 0 sampai usia sebelum 18 tahun. Itu menjadi perhatian agar fokus dalam menangani berbagai kendala yang dihadapi anak-anak,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan berbagai stakeholder untuk mempercepat program dan memastikan arahan pimpinan dapat diselaraskan agar program kerja tercapai maksimal. Pencegahan pernikahan dini juga menjadi fokus utama dalam upaya ini.
Wahyu menegaskan, pentingnya koordinasi antar instansi untuk mempercepat penanganan stunting di wilayahnya. Berbagai program yang telah berjalan dievaluasi, dan hasilnya menunjukkan perlunya sinergi yang lebih kuat untuk mengatasi kendala yang ada.
“Kami mendukung penuh upaya ini dan mengajak seluruh perangkat untuk fokus pada penanganan stunting dan masalah anak lainnya,” jelasnya.***
