CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA.COM). Perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon bersama Komisioner Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) ke-13 Komisi Informasi se-Indonesia, di Hotel Luxton Cirebon, Kamis (12/9/2024) malam.
Dalam kegiatan tersebut, tampak hadir Sekretaris Diskominfo Kabupaten Cirebon, Fajar Sutrisno SSi didampingi Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Cirebon, Eka Swandi SE.
Acara yang berlangsung hingga 14 September 2024 ini mengangkat tema “Mengawal Keterbukaan Informasi Publik dan/atau Pemerintahan Terbuka dalam Momentum Pilkada Serentak se-Indonesia”.
Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, dalam sambutannya, menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam reformasi birokrasi.
Ia menyebutkan, keterbukaan informasi merupakan pilar utama dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
“Kami tengah menyiapkan upaya strategis terkait indikator Keterbukaan Informasi Publik dalam reformasi birokrasi,” kata Donny.
Ia juga menyoroti peran partisipasi masyarakat dalam mengawal keterbukaan informasi pada Pilkada Serentak 2024.
“Saya berharap, Rakernis ini dapat menghasilkan strategi efektif untuk mendukung keterbukaan informasi publik dalam Pilkada,” tambahnya.
Rakernis diselenggarakan secara hybrid dengan 150 peserta, terdiri dari Komisioner Komisi Informasi dari seluruh Indonesia.
Sekretaris KIP, Nunik Purwanti, menjelaskan bahwa Rakernis bertujuan memperkuat koordinasi nasional dan menyusun langkah strategis untuk Pilkada 2024.
Hari kedua Rakernis akan diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan Plh. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Aang Witarsa Rofik, dan Perencana Ahli Madya Kementerian PPN/Bappenas, Yunes Herawati.
Komisi Informasi berharap, Rakernis ini dapat merumuskan strategi efektif guna meningkatkan keterbukaan informasi, terutama dalam menghadapi Pilkada Serentak, demi memastikan transparansi dan partisipasi publik yang optimal dalam proses demokrasi di Indonesia.***
