CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA.COM)- Internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Cirebon tampaknya mengalami ketidakstabilan.
Kondisi ini berimbas pada tertundanya pengusulan nama pimpinan definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.
Meski PKB telah mengantongi sembilan kursi di legislatif, hingga memasuki Oktober, partai ini masih belum mengajukan nama pimpinan definitif, meski Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sudah diterbitkan. Sementara itu, tiga partai lainnya sudah menyerahkan usulan nama ke Sekretariat DPRD.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Cirebon, Abdul Muiz Syarozie, menegaskan bahwa DPP PKB telah memberikan arahan untuk menggelar rapat internal.
Guna membahas pengisian posisi pimpinan definitif DPRD. Rapat tersebut, kata Muiz, sudah dilaksanakan sejak dua bulan lalu. Namun hingga kini, usulan tersebut belum kunjung diserahkan.
“DPP sudah mengeluarkan arahan untuk menggelar rapat dan menetapkan komposisi pimpinan definitif. Termasuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD),” ungkap Muiz kepada wartawan, Rabu (2/10/2024).
Namun ia menyayangkan adanya informasi bahwa usulan tersebut masih belum diserahkan, meskipun SK dari DPP telah diterima.
Muiz menduga adanya intervensi dari pihak luar yang ingin memengaruhi dinamika internal DPC PKB Kabupaten Cirebon.
Ia juga mengakui bahwa kekompakan di tingkat internal DPC belum sepenuhnya solid, sehingga memperkeruh situasi.
“Perintah rapat sudah diberikan, dan DPP tidak melakukan intervensi di tingkat daerah. Masalahnya berasal dari pihak internal di Cirebon sendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Muiz mengindikasikan bahwa ada kemungkinan pengaruh eksternal yang memperumit keadaan.
Walaupun DPP sudah merekomendasikan sejumlah nama, pimpinan definitif belum juga diputuskan hingga saat ini.
“Nama-nama sudah direkomendasikan oleh DPP, dan SK-nya sudah diterbitkan. Namun, nama-nama tersebut belum diserahkan di sini, ini menunjukkan ada masalah di internal DPC PKB Kabupaten Cirebon,” ujar Muiz.
Namun demikian, Muiz menegaskan bahwa posisi pimpinan sementara tidak serta-merta dapat didefinitifkan.
“Untuk saat ini, pimpinan sementara tidak otomatis menjadi pimpinan definitif. Semua tergantung pada hasil rapat internal. Jika langsung didefinitifkan tanpa rapat, itu adalah langkah yang salah,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai siapa nama yang direkomendasikan oleh DPP, Muiz memilih untuk tidak membuka informasi tersebut. “Soal nama, saya tidak bisa mengungkapkannya,” tutupnya.
Sebagai informasi, PKB saat ini menduduki posisi kedua sebagai pemilik kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Cirebon, di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
PKB mendapatkan jatah kursi pimpinan sementara DPRD yang saat ini diisi oleh Darusa SH.
Kisruh internal ini menjadi tantangan besar bagi PKB Cirebon, yang saat ini tengah berupaya menyelesaikan persoalan di dalam tubuh partai demi tercapainya keputusan definitif terkait pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon. ***
