CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA.COM) – Debat terbuka kedua pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Cirebon untuk Pilkada 2024 yang berlangsung seru.
Kegiatan yang diinisiasi KPU Kabupaten Cirebon kali ini mengusung tema “tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, kolaborasi pembangunan, dan keberpihakan terhadap kelompok difabel”. Juga sebagai tahapan dan jelang hari pencoblosan di 27 November mendatangkan itu berlangsung di Hotel Aston Cirebon, Rabu (20/11/2024).
Dalam pelaksanaanya, debat antar paslon berlangsung cukup panas dengan saling serang gagasan antara masing-masing paslon.
Pada momen tersebut, keempat paslon saling mengkritisi dan mengajukan pertanyaan terkait visi dan program yang diajukan.
Baik mengenai penyelenggaraan pemerintahan maupun proyeksi anggaran untuk berbagai program.
Ketegangan semakin terasa ketika moderator terpaksa menghentikan sementara waktu debat akibat gangguan teknis.
Seperti matinya pengeras suara. Kejadian ini memaksa pihak penyelenggara memberikan waktu tambahan.
Para pendukung masing-masing paslon juga tidak henti-hentinya memberikan sorakan dan dukungan kepada kandidat jagoan mereka.
Baik saat mengemukakan program maupun dalam merespons pertanyaan dari paslon lain.
Salah satu momen kontroversial terjadi saat Paslon nomor urut 2, Imron dan Agus Kurniawan Budiman, mempertanyakan program unggulan Paslon nomor urut 3, Wahyu Tjiptaningsih dan Sholihin.
Lantar yang menjanjikan pembelian sepeda motor untuk seluruh Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Cirebon.
Imron, dalam kesempatan tersebut, mempertanyakan kelayakan dan rasionalitas program tersebut.
Mengingat anggaran yang dibutuhkan untuk membeli motor dalam jumlah besar.
Ia menilai bahwa jika setiap RT, yang jumlahnya mencapai 9.431 di Kabupaten Cirebon, mendapatkan sepeda motor senilai Rp20 juta per unit.
Maka total anggaran yang diperlukan akan mencapai hampir Rp188 miliar, yang dinilai sangat membebani keuangan daerah.
“Kami ingin tahu, berapa sepeda motor yang akan dibeli. Berapa harga tiap unitnya, dan darimana sumber anggaran untuk membeli motor tersebut?” tanya Imron.
Menanggapi hal tersebut, Wahyu Tjiptaningsih, atau yang akrab disapa Ayu, menyatakan bahwa pembelian sepeda motor untuk RT tersebut akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon.
Realisasinya, kata Ayu, akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Anggaran untuk pembelian motor ini berasal dari keuangan daerah. Dan pelaksanaannya akan dilakukan bertahap, disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah,” jawab Ayu.
Namun, jawaban tersebut tidak cukup untuk meyakinkan Paslon nomor urut 2, yang tetap menilai program tersebut tidak realistis mengingat besarnya dana yang diperlukan.
Agus, selaku calon Wakil Bupati, menambahkan bahwa kebutuhan anggaran untuk program ini sangat besar.
Bahkan dapat mengganggu keberlanjutan program-program lain yang lebih mendesak.
Sementara itu, Cawabup dari Paslon nomor urut 3, Sholihin, menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran.
Dirinya membela program tersebut sebagai upaya untuk mendukung mobilitas RT dalam memberikan pelayanan lebih optimal kepada masyarakat.
“Jika kita berbicara soal anggaran, Insya Allah akan selalu ada. Selama ada transparansi dalam penggunaannya,” ujar Sholihin.
Berdasarkan pengamatan, debat kedua Pilbup Cirebon ini mengungkapkan ketegangan antar paslon yang saling mengajukan kritik tajam terhadap program dan gagasan yang diajukan.
Sementara, Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karina Puspawati, menjelaskan, secara keseluruhan prosesi debat kedua berjalan lancar dan aman.
Terlepas adanya saling serang gagasan antar paslon, kata Esya, masih kategori wajar.
Lantaran, batasan debat sudah diatur perihal mekanisme dan teknis pelaksanaanya.
“Alhamdulillah prosesi debat terakhir ini aman dan lancar. Semua masih dalam kolidor aturan dan kategori wajar. Karena memang salah satu poinnya adalah mensikapi konsep yang dipaparkan masing-masing calon,” kata Esya.
Terlepas dari kontroversi, kata Esya, program yang diusung dalam debat ini mencerminkan adanya komitmen masing-masing paslon.
Tentunya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan berfokus pada kolaborasi pembangunan daerah.
“Harapannya partisipasi kepan, pemilih di Kabupaten Cirebon akan bertambah. Dari yang sebelumnya hanya 63 persen, minimal bisa mencapai target 70 persen. Semoga apa yang menjadi harapan bisa terwujud dan menjadi tanggungjawab semua pihak, ” ungkapnya. ***
