CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA.COM)- Dalam upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus mengendalikan inflasi, Pemerintah Kabupaten Cirebon meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang ke-22 di Kecamatan Kedawung, Jumat (6/12/2024).
Program ini menjadi solusi konkret untuk menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Terutama menjelang hari besar keagamaan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hilmy Rifa’i, menyatakan apresiasinya terhadap inisiatif Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP). Menurutnya, keberlanjutan program ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mengatasi tantangan ekonomi.
“GPM merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menjaga ketersediaan bahan pokok yang memengaruhi inflasi. Dengan 22 titik yang sudah terlaksana, Kabupaten Cirebon berhasil menekan inflasi di bawah 2 persen, bahkan mendekati deflasi,” jelas Hilmy disela kegiatan.
Hilmy menjelaskan, kolaborasi pemerintah daerah, pusat, dan sektor swasta menjadi kunci sukses program ini.
GPM tidak hanya menawarkan harga lebih murah untuk bahan pokok seperti beras, minyak goreng, daging, dan tepung.
“Akan tetapi juga memudahkan akses masyarakat ke bahan pangan berkualitas,” ungkapnya.
Sementara, Kepala DKPP Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana, menegaskan bahwa program ini dirancang untuk menjangkau masyarakat secara luas hingga akhir tahun.
“Kami bekerja sama dengan Bulog untuk memastikan stok pangan aman hingga tahun depan. Bahkan, kami menargetkan penambahan titik GPM di 2025 agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” ujar Erus.
Erus menerangkan, keberhasilan GPM turut didukung oleh aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat.
Kegiatan ini dirancang untuk meringankan beban masyarakat, terutama pada musim cuaca buruk yang kerap mengganggu distribusi pangan.
Pemerintah juga mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah desa serta kerja sama dengan TNI-POLRI untuk memperluas jangkauan program.
Dengan keberlanjutan program ini, tambah Erus, Pemerintah Kabupaten Cirebon optimis GPM dapat menjadi model solusi ketahanan pangan yang dapat diadopsi daerah lain di Indonesia.
“Tidak ada lagi desa yang rawan pangan di Kabupaten Cirebon. Kami akan terus memperkuat ketahanan pangan di setiap wilayah,” ungkapnya.***