CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA.COM)- Tingkat kepesertaan BPJS di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan signifikan di awal tahun 2025.
Dari sebelumnya mencapai 98 persen, kini hanya tersisa 75 persen.
Penurunan ini memicu keprihatinan, terutama di kalangan DPRD Kabupaten Cirebon.
Karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat yang semakin sulit mengakses layanan kesehatan.
Menanggapi situasi ini, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon menjadwalkan rapat darurat bersama instansi terkait pada Rabu, 8 Januari 2025, pukul 09.30 WIB.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Muhyidin, menyatakan pihaknya akan mengundang BPJS, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
“Besok kita akan rapatkan bersama. Harapannya, setelah rapat ini ada keputusan konkret. Ini mendesak karena menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk kaitannya dengan data penduduk,” ungkap Muhyidin, di sela kegiatannya, Selasa (7/1/2025).
Muhyidin juga mendorong Penjabat Bupati (Pj Bupati) dan Asisten Daerah (Asda) untuk hadir dalam rapat tersebut guna mempercepat pengambilan keputusan. Namun, hingga saat ini, Komisi IV belum melakukan komunikasi resmi dengan pihak-pihak terkait.
“Belum ada komunikasi formal dengan Dinsos, Dinkes, atau BPJS. Semua akan kita bahas besok. Kita akan mendapatkan informasi lebih detail setelah rapat,” tambahnya.
Politisi dari PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa langkah cepat harus segera diambil untuk mengatasi penurunan kepesertaan ini.
Jika tidak, ia khawatir masalah ini dapat meluas dan menjadi perhatian nasional.
Mengingat, kata dia, turunnya tingkat kepesertaan BPJS ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah.
Terutama dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) yang menjamin akses kesehatan bagi seluruh masyarakat.
“Dampaknya sudah terasa. Banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan kesehatan melalui BPJS. Ini adalah hak mereka yang harus segera dipulihkan,” ungkap Muhyidin.***
