CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA.COM)- Banjir yang terus menerjang Kabupaten Cirebon setiap tahunnya membuat masyarakat setempat semakin resah.
Dampak banjir yang merugikan, baik secara moril maupun materil, sudah menjadi rutinitas yang membuat masyarakat menuntut tindakan konkret dari pemerintah.
Meskipun bantuan terus mengalir pasca-banjir, yang menjadi harapan utama masyarakat adalah upaya pencegahan agar bencana serupa tidak terjadi lagi. Banjir yang merusak infrastruktur dan menguras dana APBD yang awalnya tidak dianggarkan, semakin memperburuk kondisi.
Bagi warga Kabupaten Cirebon, pencegahan adalah solusi yang lebih diharapkan daripada sekadar bantuan pascabencana.
Menanggapi peristiwa itu, Anggota DPR RI Komis VIII dari Fraksi Nasdem, Satori, menyatakan kebingungannya terkait ketidakmampuan Pemkab Cirebon.
Hal ini tentunya dalam mencegah banjir di titik-titik yang sudah teridentifikasi oleh Bappelitbangda.
“Bencana alam memang tidak bisa diprediksi. Namun sinergitas antara pemerintah daerah dan pusat sangat penting untuk mengantisipasi bencana banjir,” ujar Satori saat meninjau lokasi bekas banjir di Ponpes Al Khairiyah, Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Selasa (21/1/ 2025).
Satori juga mengungkapkan keheranannya karena meskipun fokus antisipasi banjir terletak di wilayah timur.
Kenyataannya, kata dia, banjir terbesar justru terjadi di wilayah tengah dan barat Kabupaten Cirebon.
Ia menegaskan perlunya peningkatan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
“Pemkab Cirebon harus siap menyediakan dana darurat untuk bencana alam. Karena dana tersebut sifatnya insidentil dan harus siap dicairkan ketika dibutuhkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Satori menyampaikan kekhawatirannya karena hujan deras di Cirebon masih berpotensi turun.
Meskipun banjir yang terjadi sebelumnya disebabkan oleh kiriman air dari wilayah Kuningan.
“Kerusakan yang diakibatkan cukup parah, dan infrastruktur yang rusak membutuhkan perhatian serius,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat (DSDD) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Agus Riyanto, menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan evaluasi.
Tentunya terkait penyebab banjir yang melanda wilayah tengah dan barat Kabupaten Cirebon.
“Banjir tersebut jelas merupakan banjir kiriman. Namun kami akan berkoordinasi dengan BBWS dan Kementerian PUPR untuk mengevaluasi kondisi sungai dan melakukan penanganan darurat,” ujar Agus.
Agus juga mengungkapkan bahwa untuk mengantisipasi banjir susulan.
Pihaknya berencana membangun tanggul sementara.
Dengan sinergitas yang lebih kuat dan langkah antisipasi yang lebih tepat.
Sehingga diharapkan Kabupaten Cirebon dapat terbebas dari ancaman banjir tahunan yang merugikan masyarakat dan pemerintah.
“Ini bukan soal kegagalan penanganan, tetapi lebih pada kondisi alam yang tidak terduga. Kami akan terus berupaya agar kejadian serupa tidak terulang,” terangnya.***
