CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA.COM)- Menjelang berakhirnya masa jabatan, Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, melakukan kunjungan ke berbagai dinas di lingkungan kerjanya.
Dalam kunjungan tersebut, Wahyu berpamitan sekaligus memberikan catatan penting bagi keberlanjutan program pemerintahan.
Wahyu menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memastikan sejumlah program tetap berjalan optimal setelah ia lengser.
Ia juga mengonfirmasi bahwa pelantikan bupati definitif dijadwalkan berlangsung pada 20 Februari 2025.
“Saya bersilaturahmi dengan para pegawai sekaligus berpamitan. Jika tidak ada perubahan, pada tanggal 20 akan ada pelantikan bupati definitif. Saya hanya mengantar sampai proses tersebut,” ujar Wahyu, disela kegiatannya, Senin (10/2/2025).
Dalam kesempatan itu, Wahyu menyoroti berbagai aspek penting, khususnya digitalisasi layanan kependudukan yang masih perlu ditingkatkan.
Ia menekankan bahwa percepatan transformasi digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
“Saat ini, tingkat digitalisasi identitas kependudukan masih di bawah rata-rata. Kita harus berupaya agar layanan kepada masyarakat semakin cepat dan efisien,”tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti kondisi sarana layanan Disdukcapil yang masih perlu perbaikan.
Meskipun beberapa peningkatan sudah dilakukan, Wahyu menilai masih ada beberapa titik yang perlu ditingkatkan.
Hal itu guna memastikan kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan.
“Beberapa perbaikan sudah dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi agar pelayanan lebih optimal,”tambahnya.
Salah satu kendala utama dalam digitalisasi kependudukan adalah kapasitas server yang terbatas.
Wahyu menjelaskan bahwa sejak sistem digital diterapkan pada 10 Maret 2022, masih banyak arsip lama yang belum terdigitalisasi karena keterbatasan kapasitas penyimpanan data.
“Saat ini server kita berkapasitas 4 terabyte, dan sudah terpakai 2,3 terabyte. Jika digitalisasi terus berjalan, kita perlu menyiapkan kapasitas yang lebih besar, termasuk sistem backup yang lebih andal,”* jelasnya.
Selain digitalisasi, persoalan ketersediaan blangko juga menjadi perhatian utama. Menurut Wahyu, kebutuhan blangko KTP-el di Kabupaten Cirebon mencapai 240.000 hingga 250.000 keping per tahun. Namun, alokasi anggaran hanya memungkinkan pemenuhan sekitar 98.000 keping.
Sehingga masih ada kekurangan yang harus ditutupi oleh pemerintah pusat.
“Tahun lalu, kita tidak mendapatkan hibah blangko. Tahun ini, kita upayakan agar ada tambahan hibah dari pemerintah pusat agar masyarakat tidak mengalami kendala dalam pembuatan dokumen kependudukan,”* ungkapnya.
Wahyu juga menyoroti keterbatasan jumlah pegawai yang berimbas pada pelayanan publik.
Saat ini, kebutuhan pegawai terus meningkat, tetapi kebijakan moratorium pengangkatan pegawai baru menghambat perekrutan tenaga tambahan.
“Kita tidak bisa merekrut pegawai baru karena ada moratorium. Jadi, kita harus mengoptimalkan sumber daya yang ada agar pelayanan tetap maksimal,”* ujarnya.
Di akhir kunjungannya, Wahyu menegaskan bahwa berbagai catatan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pemerintahan selanjutnya.
Ia berharap pemimpin baru dapat melanjutkan dan meningkatkan program yang telah berjalan demi pelayanan publik yang lebih baik.
“Mudah-mudahan beberapa poin ini bisa menjadi perhatian bagi pemimpin yang baru. Sehingga pelayanan kepada masyarakat terus meningkat dan berjalan lebih baik,”* tutupnya.***
