CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA.COM) – Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, mewakili Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Cirebon Tahun 2024 di Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon, Jumat (21/3/2025).
LKPJ tersebut mencakup pelaksanaan pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Agus Mulyadi, Penjabat Wali Kota Cirebon, yang menjabat sejak 13 Desember 2023 hingga 20 Februari 2025.
Laporan yang disampaikan memaparkan berbagai capaian serta langkah-langkah strategis yang telah diambil Pemerintah Kota Cirebon sepanjang tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota mengatakan bahwa Pemkot Cirebon telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Kami melakukan beberapa langkah penting, termasuk penyesuaian anggaran, pengendalian inflasi, pemberian bantuan sosial, serta pembukaan peluang kerja melalui berbagai program. Selain itu, kami juga berupaya memberikan ruang bagi UMKM untuk berkembang dan menata ulang regulasi pajak daerah demi mempermudah masyarakat,” ujar Wakil Wali Kota.
Dari sisi pembangunan, indikator makro menunjukkan kemajuan yang signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon naik dari 77,45 pada tahun 2023 menjadi 78,09 pada 2024. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menunjukkan penurunan, yakni dari 7,66 persen pada 2023 menjadi 6,29 persen pada 2024.
Kemudian, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) mengalami sedikit peningkatan dari 5,01 persen pada 2023 menjadi 5,02 persen pada 2024. Inflasi tahunan Kota Cirebon juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari 3,22 persen pada 2023 menjadi 1,10 persen pada 2024, yang mencerminkan keberhasilan dalam pengendalian inflasi sesuai dengan target nasional.
Tak hanya itu, pencapaian yang diperoleh menunjukkan adanya perubahan positif dalam kondisi keuangan daerah serta keadaan ekonomi dan sosial masyarakat Kota Cirebon hingga akhir tahun 2024. Salah satu indikator utama yang tercatat adalah penurunan jumlah penduduk miskin, dari 9,16 persen pada 2023 menjadi 9,02 persen pada 2024.
“Kami percaya dan tentunya berterimakasih karena semua pencapaian ini merupakan hasil kerja sama dari berbagai pihak. Kerja sama antara pemerintah, DPRD, masyarakat, dan stakeholder lainnya sangat mendukung keberhasilan ini,” tambah Wakil Wali Kota.
Selain itu, agenda politik nasional di tahun 2024 juga menjadi bagian penting dari perjalanan pemerintahan Kota Cirebon. Pemilihan Umum serentak yang digelar pada 14 Februari 2024, yang memilih anggota legislatif serta Presiden/Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024, yang memilih Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Cirebon, berjalan dengan lancar dan aman.
“Kami sangat bersyukur bahwa seluruh rangkaian pemilu serentak berlangsung dengan sukses dan tanpa kendala. Semua ini tercapai berkat kerja sama antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, institusi keamanan, dan dukungan masyarakat,” tutup Wakil Wali Kota.***
