CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA.COM)- Ketua DPD PKS Kabupaten Cirebon, H. Junaedi ST yang akrab disapa Mas Jun, tidak lagi masuk dalam bursa calon ketua DPD PKS untuk periode mendatang.
Namanya “diblacklist” dari daftar usulan kader internal partai.
Pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh Mas Jun saat ditemui di sela kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan bersama komunitas ojek online (Ojol), beberapa waktu lalu.
“Teman-teman di daerah mem-blacklist nama saya. Dari enam belas nama yang diusulkan, tidak ada nama saya,” ujar Mas Jun saat dihubungi, Senin (28/4/2025).
Padahal, selama dua periode memimpin PKS Kabupaten Cirebon, Mas Jun mencatat sejumlah prestasi.
Antara lain, berhasil meningkatkan perolehan kursi PKS di DPRD Kabupaten Cirebon dari 5 menjadi 6 kursi.
Ia juga sukses menembus DPRD Provinsi Jawa Barat untuk periode 2024–2029, setelah empat periode bertahan sebagai legislator di tingkat kabupaten.
Meskipun demikian, isu regenerasi kepemimpinan menguat di tubuh PKS Kabupaten Cirebon.
Tidak hanya dicoret dari bursa Ketua DPD, nama Mas Jun juga tidak diajukan untuk posisi di Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) maupun Dewan Etik Daerah.
Menanggapi spekulasi bahwa dirinya tengah membidik jabatan strategis di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat, Mas Jun membantah. Menurutnya, karier politik di PKS tidak didorong oleh ambisi pribadi, melainkan berdasarkan penugasan partai.
“Di DPW saya ini siapa? Baru saja masuk. Kalau soal kontestasi di DPW, tidak lah. Kalau boleh memilih, saya lebih nyaman di tingkat kecamatan saja,” ungkapnya.
Bahkan, ia mengklaim kepemimpinan di PKS tidak didasari ambisi pribadi. Melainkan menghormati penugasan yang patuh pata azas ketaatan.
Saat ditanya mengenai daftar nama kader yang diajukan untuk unsur pimpinan DPD PKS Kabupaten Cirebon, Mas Jun enggan membuka identitasnya.
Ia hanya menjelaskan, dari enam belas nama yang diusulkan, nantinya DPW akan menyeleksi delapan orang untuk mengisi posisi Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang Kaderisasi DPD, serta posisi pimpinan MPD dan Dewan Etik Daerah.
“Kita usulkan 16 nama. Nanti DPW yang menggodok dan menetapkan 8 nama terbaik untuk posisi strategis,” tandasnya.***
