CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA)- Tragedi longsor di area pertambangan galian C Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, telah merenggut puluhan nyawa.
Hal itu menuai reaksi dan pensikapan dari Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Cirebon.
Dalam forum diskusi bertajuk “Tragedi Gunung Kuda Cirebon, Siapa yang Salah?” yang digelar Selasa (17/6/2025), KNPI secara tegas menyatakan sikap mendesak pencabutan seluruh izin dan menutup permanen aktivitas tambang di Gunung Kuda.
Ketua KNPI Kabupaten Cirebon, Moh Aan Anwarudin, menyebut bahwa peristiwa ini tidak bisa dianggap sebagai bencana alam semata, melainkan sebagai “bencana kebijakan” akibat kelalaian sistemik.
“Kami menilai ada kesalahan dalam teknik menambang, penerbitan izin yang asal-asalan. Serta lemahnya pengawasan dari pihak terkaitbaik pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat,” ujar Aan dalam forum tersebut.
KNPI juga menyoroti dampak ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari tambang tersebut.
Mereka meminta pemerintah menyediakan solusi alternatif berkelanjutan agar warga tetap bisa mencari nafkah tanpa merusak lingkungan.
Aan menekankan bahwa proses penegakan hukum yang kini sedang berjalan di Polresta Cirebon harus dikawal secara ketat.
“Jangan sampai yang ditetapkan sebagai tersangka hanya berhenti di level teknis, seperti ketua yayasan atau tenaga ahli tambang. Harus ada pertanggungjawaban dari pihak yang lebih tinggi,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen menyuarakan keadilan ekologis, KNPI mengundang berbagai aktivis dan organisasi lingkungan untuk turut serta membedah akar persoalan tragedi Gunung Kuda.
Beberapa di antaranya adalah Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Walhi Jabar, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Jabar, dan Greenpeace Indonesia.
“Ini bukan hanya forum adu argumentasi. Kami ingin menghasilkan narasi besar soal penjagaan lingkungan yang bisa diterjemahkan menjadi kebijakan publik,” ungkap Aan.
Ia menambahkan, diskusi ini juga bertujuan membangun kesadaran generasi muda akan pentingnya menjaga ekosistem demi keberlanjutan hidup.
“Tambang memang dibutuhkan untuk pembangunan, tapi tidak boleh mengorbankan masa depan lingkungan,” ujarnya.
KNPI berharap hasil diskusi tersebut menjadi rujukan penting bagi para pemangku kebijakan dalam merancang pengelolaan tambang yang berpihak pada kelestarian alam.
“Kami ingin adanya kebijakan tambang yang tidak hanya legal, tapi juga beretika dan ekologis,” pungkasnya.***
