CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA)– Pemerintah Kabupaten Cirebon menyambut positif langkah Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar.
Pihaknya mendorong pesantren naik kelas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir.
Dukungan itu disampaikan langsung oleh Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, saat mendampingi Menko PM dalam acara Rembug Warga bertajuk “Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pesisir Berbasis Pesantren” di Pondok Pesantren Gedongan, Desa Ender, Kecamatan Pangenan, pada Kamis (17/7/2025).
“Kami menyambut baik kedatangan Bapak Menko ke Cirebon. Apalagi dengan membawa agenda strategis yang sangat relevan dengan karakteristik wilayah kami sebagai kota santri,” ujar Imron.
Menurut Imron, keberadaan ratusan pesantren di Kabupaten Cirebon memiliki potensi besar.
Terutama untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Terlebih, wilayah pesisir Kabupaten Cirebon masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Seperti rendahnya daya saing SDM, keterbatasan infrastruktur, dan angka kemiskinan yang masih tinggi.
“Angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih berada di angka 11 persen atau sekitar 245 ribu jiwa. Namun kami optimistis, pesantren bisa menjadi motor penggerak dalam menurunkan angka ini,” kata Imron.
Ia menambahkan, banyak pesantren di Cirebon yang sudah tidak hanya fokus pada pendidikan agama.
Akan tetapi juga mulai mengembangkan model ekonomi kerakyatan, seperti pesantren pertanian, pesantren koperasi, hingga pelatihan wirausaha.
“Harapannya, pesantren dapat naik level sebagai game changer dalam pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah siap mendukung peningkatan kapasitasnya,” tandasnya.
Selain itu, Pemkab Cirebon juga siap mendukung penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) sebagai basis penyaluran program bantuan agar lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Menko PM A. Muhaimin Iskandar menegaskan, pesantren sudah sejak lama menjadi pusat pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, terutama bagi kalangan miskin.
“Pesantren telah lama menjadi ruang belajar tanpa diskriminasi bagi masyarakat kecil. Ini adalah aset bangsa yang harus dioptimalkan untuk memutus mata rantai kemiskinan,” ujar Cak Imin, sapaan akrabnya.
Ia mendorong agar pesantren dikembangkan menjadi pusat pelatihan kerja, inkubator usaha, dan pusat distribusi produk lokal agar santri tidak hanya religius, tapi juga mandiri secara ekonomi.
“Kami di Kemenko PM akan terus mengorkestrasikan sinergi lintas kementerian/lembaga untuk memperkuat peran pesantren dalam pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.
Program ini, kata dia, merupakan bagian dari tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang ditargetkan tuntas pada tahun 2026.
“Pesantren harus menjadi poros pemberdayaan rakyat. Dengan begitu, tidak hanya santri yang mendapat manfaat, tetapi seluruh masyarakat sekitar pun ikut merasakannya,” pungkas Cak Imin.***