CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk menyusun perencanaan anggaran yang lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Dua sektor yang menjadi sorotan utama DPRD adalah infrastruktur jalan dan pelayanan kesehatan.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menilai alokasi belanja modal yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2026 masih belum proporsional.
Khususnya untuk pembangunan infrastruktur jalan yang kondisinya banyak dikeluhkan masyarakat.
“Dari total belanja daerah sebesar Rp 4,39 triliun, belanja modal hanya sekitar Rp 362 miliar. Yang mengkhawatirkan, untuk jalan, jaringan, dan irigasi hanya dialokasikan Rp 170 miliar. Padahal ini menyangkut keselamatan dan mobilitas warga,” tegas Sophi usai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cirebon, Senin (4/8/2025).
Menurut Sophi, idealnya anggaran untuk infrastruktur jalan saja minimal sebesar Rp 300 miliar.
Ia menyebut, kekurangan anggaran ini berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan dan keselamatan masyarakat.
“Keluhan masyarakat saat reses selalu sama. Yakni jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki. Bahkan beberapa warga menjadi korban kecelakaan karena kondisi jalan yang membahayakan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, Pemkab harus mulai mengevaluasi kegiatan seremonial yang menyedot anggaran besar namun minim manfaat langsung.
Hal itu agar bisa dialihkan ke sektor prioritas seperti jalan dan kesehatan.
“Ini uang rakyat. Maka perencanaannya juga harus berdasarkan kebutuhan rakyat, bukan sekadar bagi-bagi anggaran antar dinas,” ujarnya.
DPRD, kata Sophi, akan memperjuangkan agar alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan dan layanan kesehatan ditingkatkan dalam APBD 2026.
Pihaknya sepakat bahwa dua sektor tersebut harus menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Cirebon ke depan.
“Jangan tunggu ada korban jiwa baru pemerintah bertindak. Kami ingin perekonomian warga juga bergerak lebih baik lewat jalan yang memadai,” pungkasnya.***
