CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA)- Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon menjadi fokus utama.
Hal itu tertuang dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Rapat digelar antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menegaskan bahwa peningkatan PAD harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran.
Ia menyebut, DPRD akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan seremonial yang dinilai kurang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kita dorong pendapatan daerah naik, tapi yang lebih penting adalah pengelolaan yang tepat sasaran. Jangan sampai pendapatan besar, tapi digunakan untuk kegiatan yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Sophi dalam keterangannya, Rabu (6/8/2025).
Sophi juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang berpihak pada sektor prioritas seperti perbaikan infrastruktur dan peningkatan layanan kesehatan. “Pembangunan daerah akan lebih dirasakan manfaatnya jika berorientasi pada kebutuhan dasar masyarakat,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Bapenda Kabupaten Cirebon, Erus Rusamana, memaparkan bahwa target PAD pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 598,7 miliar. Seluruhnya berasal dari sektor pajak daerah, yang terdiri dari 11 jenis pajak seperti pajak hotel, restoran, reklame, serta pajak bumi dan bangunan (PBB).
“Realisasi pajak saat ini baru menyentuh angka 48 persen. Artinya masih banyak potensi yang belum tergarap maksimal. Kami sedang menggenjot strategi digitalisasi pajak untuk memberikan kemudahan pelayanan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak,”* jelas Erus.
Sebagai langkah konkret, Bapenda telah membentuk Tim Operasi Pajak Daerah (OPD) yang terbagi ke dalam tiga wilayah strategis.
Yakni Cirebon Timur (5 personel), Cirebon Tengah (9 personel), dan Cirebon Barat (5 personel).
Langkah intensifikasi pajak ini diharapkan menjadi pendorong utama untuk meningkatkan PAD yang berkelanjutan.
“Sekaligus menjadi pondasi pembiayaan pembangunan daerah yang lebih efektif dan merata,” pungkasnya.***
