CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA)– Pemerintah Kabupaten Cirebon menyatakan komitmennya dalam mendukung penuh kiprah Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).
Khususnya dalam momentum Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 Tahun 2025 yang berlangsung di Pendopo Bupati, Rabu (6/8/2025).
Bupati Cirebon, Imron, mengatakan bahwa PKK telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan 10 program pokok PKK. Program-program tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, lingkungan hidup, dan lainnya.
Hal itu terbukti berdampak langsung bagi kesejahteraan keluarga di berbagai wilayah.
“Ini adalah bentuk inovasi PKK Kabupaten Cirebon dalam menyinergikan seluruh program pokoknya bersama perangkat daerah maupun lembaga lainnya,” kata Imron dalam sambutannya.
Imron mengatakan, kolaborasi antara PKK dan organisasi perangkat daerah (OPD) dikembangkan melalui unit kerja atau Pokja masing-masing.
Imron juga menyebutkan bahwa sinergi tersebut mendukung penyusunan anggaran yang berpihak pada kegiatan pemberdayaan keluarga.
“Dengan alokasi yang dapat diakomodasi dalam program kegiatan masing-masing OPD,” terangnya.
Sementara, Ketua TP PKK Kabupaten Cirebon, Nunung Roosmini, menegaskan bahwa PKK memiliki peran strategis dalam mendukung visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita.
“PKK terlibat aktif dalam mewujudkan 4 dari 8 Asta Cita. Yakni penguatan ideologi Pancasila, kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan ekonomi kreatif, pembangunan SDM dan kesetaraan gender, serta pembangunan dari desa dan pengentasan kemiskinan,” ujar Nunung.
Tema HKG PKK ke-53 tahun ini, kata Nunung, yaitu “Bergerak Bersama PKK Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas”.
“Hal ini dinilai selaras dengan semangat pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga,” katanya.
Nunung menekankan bahwa PKK bukan sekadar organisasi seremonial, melainkan merupakan gerakan masyarakat.
Tentunya yang fokus pada pemberdayaan keluarga sebagai unit terkecil namun paling fundamental dalam pembangunan.
“Melalui 10 program pokok PKK, kami ingin mendorong kemandirian desa melalui peningkatan dimensi sosial dan ekonomi warga. Serta mendukung pencapaian Indeks Desa Membangun (IDM),” jelasnya.
Selain itu, program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) juga terus digerakkan sebagai motor penggerak ekonomi desa.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD), PKK memiliki peran penting dalam inovasi pemberdayaan masyarakat.
Ia juga mengapresiasi seluruh jajaran PKK atas dedikasi luar biasa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon.
“Melalui kegiatan penggerakan, pendataan, dan pendampingan dari tingkat kabupaten hingga desa/kelurahan, PKK diharapkan terus menjadi agen perubahan yang bekerja dengan pendekatan cipta, rasa, dan karsa,” jelas Nunung.***
