CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA) – Bupati Cirebon, Imron menegaskan perlunya pembenahan data kesejahteraan sosial agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
Langkah ini sekaligus mendukung rencana pembangunan Sekolah Rakyat bagi warga kurang mampu di daerahnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Imron saat menerima kunjungan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Pendopo Bupati Cirebon, pada Rabu (13/8/2025).
Ia menekankan, pilar-pilar sosial memiliki peran penting sebagai ujung tombak validasi data penerima bansos.
Karena mereka bekerja langsung di lapangan dan mengenal kondisi warga secara personal.
“Kami masih menemukan data penerima bantuan yang sudah meninggal, namun belum diperbarui. Ini harus segera dibenahi oleh Dinas Sosial,” ujar Imron.
Ia menilai, kerja pilar sosial tidak hanya sebatas memutakhirkan data.
Akan tetapi juga memastikan masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah.
“Mereka diharapkan mampu mengatasi persoalan sosial dan ekonomi, sekaligus memperkuat integritas dan moral bangsa,” tambahnya.
Imron menambahkan, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Sumber.
Sekolah ini diharapkan dapat mulai menerima murid pada tahun ajaran mendatang, mengingat tingginya minat pendaftaran dari warga.
Imron berharap, kunjungan Mensos dapat memotivasi generasi muda dan pilar sosial di Kabupaten Cirebon untuk lebih peduli terhadap persoalan sosial di lingkungannya.
“Kami targetkan pembangunannya dimulai tahun ini, sehingga pada Juli nanti sudah bisa menerima murid,” ujarnya.
Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, pemerintah pusat menargetkan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Cirebon dapat ditekan hingga nol persen pada 2026.
Menurutnya, hal ini membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kita harus bekerja terpadu. Kalau kolaborasi ini berjalan, dampaknya akan lebih terasa,” kata Saifullah.
Ia menjelaskan, program bansos dan pemberdayaan ekonomi saat ini tengah disinergikan dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk Cirebon.
Untuk penerima usia produktif, bantuan akan dievaluasi setiap lima tahun dan diarahkan ke program pemberdayaan seperti UMKM atau pelatihan kerja.
Sementara untuk lansia dan penyandang disabilitas, bantuan akan dilanjutkan sesuai kebutuhan.
Terkait Sekolah Rakyat, Saifullah mengungkapkan bahwa Pemkab Cirebon telah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah permanen, meski masih memerlukan sertifikasi dan penilaian kelayakan.
“Untuk sementara, sekolah bisa memanfaatkan gedung yang ada sambil menunggu pembangunan permanen,” pungkasnya.***
