CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, organisasi buruh dan dunia usaha dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menyampaikan bahwa DPRD akan memaksimalkan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
Hal itu tentunya untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh.
Menurutnya, persoalan mendasar seperti rendahnya upah, jam kerja yang melanggar aturan, hingga minimnya jaminan sosial masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
“Melalui kewenangan yang kami miliki, DPRD akan terus memperjuangkan regulasi yang berpihak kepada buruh dan mendorong kerja-kerja konkret. Namun, penyelesaiannya harus dengan semangat gotong royong lintas pihak,” ujar Sophi dalam audiensi dengan Aliansi Buruh Cirebon, Selasa (9/9/2025).
Wakil Ketua DPRD, Raden Hasan Basori, menambahkan, audiensi ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang DPRD dalam mengawal aspirasi buruh.
“Kami perlu forum berkelanjutan agar aspirasi buruh dapat ditindaklanjuti cepat dan efektif,” katanya.
Dari pihak buruh, perwakilan Aliansi Buruh Cirebon, Asep, menegaskan tiga isu utama yang harus segera ditangani.
Diantaranya upah layak sesuai kebutuhan hidup layak (KHL), jam kerja manusiawi sesuai undang-undang, serta jaminan sosial yang wajib diberikan perusahaan.
“Kami mendorong DPRD memastikan norma ketenagakerjaan benar-benar dijalankan di seluruh perusahaan. Kami juga berharap setiap kunjungan kerja DPRD menghasilkan rekomendasi yang bisa dijadikan dasar perbaikan kebijakan,” ujar Asep.
Aliansi Buruh Cirebon juga menegaskan dukungannya terhadap upaya pemerintah daerah menciptakan iklim investasi. Namun, Asep mengingatkan agar investasi tidak boleh mengorbankan kesejahteraan pekerja.
“Investasi harus berbasis keberlanjutan, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan tenaga kerja,” tegasnya.
DPRD berkomitmen menindaklanjuti aspirasi dengan mendorong penyusunan Peraturan Daerah (Perda) pro-buruh.
Serta meningkatkan pengawasan terhadap implementasi norma ketenagakerjaan, serta mengeluarkan rekomendasi formal dari hasil kunjungan lapangan.
Audiensi ini menjadi langkah awal membuka ruang dialog yang lebih luas antara DPRD dan buruh.
Keterlibatan aktif legislatif diharapkan mampu menghadirkan lingkungan kerja yang adil, manusiawi, dan sejahtera bagi seluruh pekerja di Kabupaten Cirebon.***
