CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA)– Usulan pemekaran Kabupaten Cirebon Timur akhirnya disetujui DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB). Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Jabar, Rabu (10/9/2025).
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menyambut baik langkah itu. Menurutnya, pemekaran wilayah merupakan upaya strategis untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami menyambut baik ditetapkannya Cirebon Timur menjadi CDPOB. Ini langkah penting dalam pemerataan pembangunan, pelayanan publik, serta percepatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sophi dalam keterangannya.
Ia mengapresiasi perjuangan berbagai pihak yang mendorong terwujudnya pemekaran, mulai dari DPRD Provinsi Jabar, kepala daerah, hingga Forum Cirebon Timur Mandiri (FCTM).
“Mari kita kawal bersama agar Cirebon Timur benar-benar memberi dampak positif bagi masyarakat,” tambahnya.
Dalam paripurna tersebut, disebutkan bahwa Cirebon Timur terdiri dari 16 kecamatan dengan luas wilayah 446,57 kilometer persegi.
Wilayah yang masuk cakupan CDPOB meliputi Astanajapura, Babakan, Ciledug, Gebang, Greged, Karangsembung, Karangwareng, Lemahabang, Losari, Pabedilan, Pabuaran, Pangenan, Pasaleman, Sedong, Susukan Lebak, dan Waled.
Soal pusat pemerintahan, masih dalam pembahasan. Dua kecamatan yang menjadi kandidat adalah Karangwareng dan Karangsembung.
Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, menegaskan bahwa penetapan Cirebon Timur sebagai CDPOB merupakan hasil perjuangan panjang masyarakat.
Dengan status CDPOB, Cirebon Timur selanjutnya akan melalui tahapan evaluasi dari pemerintah pusat sebelum benar-benar ditetapkan sebagai daerah otonom baru.
“Setelah kurang lebih 20 tahun pembahasan dari tingkat desa hingga kabupaten. Akhirnya hari ini kita menapaki babak baru di tingkat Provinsi Jawa Barat. Terima kasih kepada rakyat Cirebon Timur,” kata Ono.***