JAKARTA- Pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat sinergi untuk mempercepat inklusi keuangan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 yang berlangsung di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Rakornas TPAKD 2025 yang mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah”, dihadiri oleh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh Indonesia, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, bersama Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Termasuk Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, turut hadir dalam Rakornas TPAKD tersebut.
Wakil Wali Kota Siti Farida mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat inklusi keuangan.
“Saya mengikuti Rakornas TPAKD yang dipimpin langsung oleh Bapak Airlangga Hartarto bersama Ketua OJK dan seluruh kepala daerah se-Indonesia. Kegiatan ini sangat penting karena percepatan akses keuangan daerah harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa percepatan akses keuangan merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Rakornas ini bertujuan memperkecil kesenjangan akses keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen mendukung program nasional tersebut dengan memperkuat peran TPAKD daerah. Berbagai langkah strategis telah disiapkan, mulai dari peningkatan literasi keuangan bagi pelaku usaha mikro, kerja sama dengan lembaga keuangan, hingga percepatan digitalisasi ekonomi lokal. Percepatan akses keuangan diharapkan memperluas kesempatan ekonomi, memperkuat kemandirian daerah, dan menjadi fondasi penting menuju ekonomi yang tangguh dan berkeadilan.
Melalui partisipasi dalam Rakornas TPAKD 2025, Pemerintah Kota Cirebon menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri, terus mendorong percepatan akses keuangan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan mendukung program prioritas Pemerintah sesuai Asta Cita.
Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menekankan pentingnya TPAKD sebagai indikator kunci stabilitas ekonomi makro. Inklusi keuangan merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Inklusi keuangan menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Financial Inclusion Committee yang dipimpin Ratu Maxima. Presiden Prabowo Subianto baru saja kembali dari Belanda, dan dalam pembicaraan tersebut isu inklusi keuangan turut dibahas,” ujar Airlangga.
Airlangga menambahkan, Presiden mengapresiasi capaian Dewan Nasional Keuangan Inklusif, yang sejalan dengan program Asta Cita.
“Ke depan, TPAKD diharapkan turut membuka akses untuk agenda prioritas Presiden, antara lain program makanan bergizi gratis, penguatan sumber daya manusia sejak dini, serta pengembangan ekonomi rakyat melalui koperasi Merah Putih yang akan diperluas pada tahun mendatang,” tuturnya.***
