CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA)- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, R. Hasan Basori, menilai roda pemerintahan di daerahnya masih stagnan dan belum menunjukkan tanda-tanda kemandirian fiskal.
Ia menilai pemerintah daerah belum memiliki langkah strategis dan inovatif dalam menggali potensi keuangan daerah.
Penilaian itu disampaikan Hasan usai menghadiri Hari Lahir (Harlah) ke-3 Forum Cirebon Timur Mandiri (FCTM), Kamis (23/10/2025).
Forum ini dikenal sebagai wadah yang mendorong pemerataan pembangunan dan menggaungkan kembali wacana pemekaran wilayah di bagian timur Kabupaten Cirebon.
“Kalau konteksnya begitu, saya sebagai DPRD tentu melihat bahwa pemerintahan hari ini mengalami stagnasi. Stagnasinya terlihat dari kapasitas fiskal yang masih lemah,” ujar Hasan.
Menurutnya, lemahnya kapasitas fiskal daerah menjadi hambatan utama bagi Cirebon untuk tumbuh lebih mandiri.
Ia menilai pemerintah daerah belum mengambil langkah konkret menghadapi tantangan efisiensi anggaran yang diperkirakan semakin berat pada tahun 2026.
“Harusnya pemerintah daerah lebih inovatif dan kreatif dalam mencari sumber pendanaan. Bisa dari program sektoral pusat, CSR perusahaan, atau bentuk alokasi lain yang memungkinkan untuk membiayai kepentingan publik,” katanya.
Hasan juga menyoroti belum adanya terobosan signifikan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menilai penguatan sumber keuangan daerah, khususnya dari sektor pajak, masih jauh dari harapan.
“Kami belum melihat terobosan menarik dalam penguatan PAD. Salah satunya pajak, yang belum digarap maksimal. Indikasinya terlihat dari kemampuan keuangan daerah yang rendah. Bagaimana mau membangun kalau kita tidak punya uang,” ujarnya.
Ia menegaskan, kondisi keuangan Kabupaten Cirebon saat ini masih tergolong lemah dan belum mandiri secara fiskal.
“Secara kemandirian, Kabupaten Cirebon masih tergolong lemah. Perbandingan potensi asli daerah terhadap APBD hanya sekitar 18 persen, sementara idealnya minimal 25 persen. Artinya, kita masih sangat bergantung pada pemerintah pusat,” tegas Hasan.
Menanggapi wacana pemekaran Cirebon Timur, Hasan menilai masih banyak indikator teknis yang belum terpenuhi.
Ia menyebut pemerataan fasilitas publik, seperti sekolah, infrastruktur, dan rumah sakit, masih belum memadai.
“Syarat-syarat teknis seperti sekolah, infrastruktur, dan rumah sakit masih belum merata. Itu jadi kendala utama,” jelasnya.
Hasan menilai, kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi para politisi yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Timur.
“Ini PR bagi teman-teman politisi di Dapil Timur untuk lebih mengoptimalkan pembangunan infrastruktur di wilayahnya,” pungkasnya.***
