CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA)- Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menyukapi sejumlah permasalahan krusial di wilayahnya.
Ia menyoroti lemahnya sinkronisasi data kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat.
Hal itu diketahui setelah menemukan sejumlah warga sakit di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, yang tidak aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Kunjungan lapangan yang dilakukan bersama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon itu menemukan fakta.
Bahwa beberapa warga kehilangan hak jaminan kesehatan akibat perbedaan klasifikasi data antara pusat dan daerah.
“Kami temukan ada warga yang dulu masuk kategori desil 1 (miskin ekstrem), tapi kini naik jadi desil 6 tanpa perubahan kondisi ekonomi. Akibatnya, bantuan sosial dan BPJS mereka otomatis dicabut,” ujar Sophi Zulfia, Selasa (4/11/2025).
Menurutnya, permasalahan tersebut terjadi karena ketidaksinkronan data antara Puskesos, BPS, dan Dinas Sosial. Bahkan, ditemukan kasus warga yang tidak mendapatkan bantuan karena ditandai “terindikasi judi online”, padahal warga tersebut tidak memiliki ponsel.
“Ini kesalahan serius dalam sistem. DPRD akan mendorong perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kami juga sedang memproses Raperda Data Desa Presisi agar penyaluran bantuan lebih akurat,” tegasnya.
Sophi menegaskan DPRD akan terus memperjuangkan validasi dan pembaruan data agar kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada masyarakat miskin.
“Tidak boleh ada warga miskin yang kesulitan berobat hanya karena data tidak akurat. Data harus presisi, bantuan harus tepat sasaran,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, menyatakan siap melakukan pemadanan data dengan Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan untuk mengaktifkan kembali peserta yang dinonaktifkan.
“Kami akan cek kelayakan data. Jika memenuhi kriteria, BPJS-nya akan kami aktifkan kembali,” ujarnya.
Ia juga mengimbau agar warga tetap disiplin menjalani pengobatan, terutama bagi pasien penyakit kronis seperti kanker.
“Tadi kami temui pasien kanker. Kami dorong agar tetap semangat dan rutin kontrol, karena peluang sembuhnya tinggi jika disiplin,” kata Eni.
Dari sisi pemerintah desa, Kepala Desa Kecomberan, Mastur Hidayat, mengapresiasi perhatian DPRD dan dinas terkait.
Ia membenarkan bahwa ketidaksinkronan data menjadi sumber masalah utama di tingkat desa.
Ia juga berjanji membantu klarifikasi terhadap warga yang sebelumnya disalahartikan sebagai pelaku judi online agar tidak salah sasaran dalam pendataan bantuan sosial.
“Kami tidak bisa menurunkan desil tanpa koordinasi dengan Dinas Sosial. Harapan kami, setelah kunjungan ini, data bisa diperbaiki dan BPJS warga yang sakit segera aktif,” ungkapnya.***