CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA)- DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan jawaban Bupati atas Pemandangan Umum (PU) fraksi terkait Raperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jumat (21/11/2025).
Wakil Ketua DPRD Raden Hasan Basori mengatakan rapat ini merupakan kelanjutan proses legislasi setelah seluruh fraksi menyampaikan PU pada paripurna sebelumnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD juga memberikan mandat kepada Bapemperda untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Kemendagri dan menyelaraskan regulasi sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 serta PP Nomor 35 Tahun 2023.
“Penyelarasan dilakukan agar kebijakan pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan nasional serta tetap memberi kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Hasan.
Sementara itu, Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman menyampaikan apresiasi kepada fraksi-fraksi DPRD dan menegaskan bahwa pemerintah melakukan penyesuaian tarif retribusi secara hati-hati.
Terdapat tiga komponen retribusi yang disesuaikan: jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu—terutama persetujuan bangunan gedung.
Agus juga memaparkan kesiapan pemerintah daerah dalam digitalisasi pengelolaan pajak melalui penguatan sistem, peningkatan kompetensi SDM, serta mitigasi risiko teknis dan administrasi.
Ia menegaskan digitalisasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah, lanjut Jigus sapaan akrab Wabup, tetap memperhatikan dampak perubahan tarif, terutama bagi UMKM. Pemberian insentif, keringanan, pembebasan, hingga evaluasi berkala akan dilakukan guna menghindari beban berlebih bagi pelaku usaha.
“Penyesuaian tarif merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal, mengoptimalkan PAD. Serta mendukung pembangunan daerah agar manfaatnya dirasakan masyarakat,” ungkapnya.***