CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA)- Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Semester II Tahun 2025 di Ruang Paseban Setda, Selasa (25/11/2025).
Pleno ini diikuti perangkat daerah, perbankan, serta sejumlah mitra strategis.
Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menyebut rapat ini menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus mempercepat program perluasan akses keuangan di berbagai wilayah.
Ia memastikan koordinasi dengan Kemenko Perekonomian terus berjalan agar program merata hingga desa dan pesantren.
“Program berjalan baik. Fokusnya memberi pemahaman literasi keuangan kepada masyarakat,” ujar Wabup yang akrab disapa Jigus.
Ia menegaskan bahwa literasi yang baik mulai dari pengelolaan keuangan, pembiayaan usaha.
Hingga kemampuan memanfaatkan layanan resmi akan berpengaruh langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Jigus menyoroti rendahnya literasi keuangan yang kerap membuat masyarakat terjerat pinjaman daring ilegal.
Ia mencontohkan, pinjol ilegal dapat mengenakan bunga hingga dua persen per hari, jauh lebih tinggi dibandingkan lembaga keuangan resmi yang berkisar antara 0,1 hingga 0,3 persen per hari.
Sementara itu, Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menegaskan pleno TPAKD merupakan agenda rutin yang dilanjutkan dengan rapat teknis untuk penyusunan program dan monitoring.
Ia menekankan perlunya kolaborasi antara pelaku industri jasa keuangan dan pemerintah agar inklusi keuangan semakin luas.
“Ini inisiatif pemerintah pusat yang perlu kita dorong bersama. Pelaku jasa keuangan dan pemerintah harus saling menguatkan,” ujarnya.
Pleno ini diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk memperluas akses layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon.***
