CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA)- DPRD Kabupaten Cirebon menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kegiatan itu seiring kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Cirebon, Senin (1/12/2025).
Kunjungan ini menjadi bagian dari pengawasan nasional terhadap kualitas dan ketepatan sasaran program yang dijalankan di sekolah-sekolah penerima manfaat.
Rombongan Komisi IX yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, diterima jajaran Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama perwakilan DPRD.
Nihayatul menekankan bahwa MBG merupakan program strategis nasional untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak.
Ia menyebut, pemantauan lapangan penting dilakukan agar pelaksanaan program sesuai pedoman Badan Gizi Nasional (BGN).
Pelaksanaan MBG di Kabupaten Cirebon telah berjalan di sejumlah sekolah. Namun, Komisi IX menilai pengawasan rutin tetap diperlukan untuk memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi kriteria makanan bergizi, higienis, dan aman dikonsumsi. Kepatuhan pada standar, menurut Komisi IX, menjadi kunci keberhasilan program secara nasional.
Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon melaporkan beberapa catatan pelaksanaan MBG di daerah.
Antara lain masih adanya SPPG yang belum memenuhi standar distribusi, serta kendala teknis berupa hilangnya ompreng yang menghambat pendistribusian makanan ke siswa.
Dinas juga menilai perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor, termasuk dalam validasi data penerima manfaat.
Masukan dari sejumlah guru turut mencuat dalam sesi dialog. Mereka menyoroti kurangnya variasi menu yang membuat siswa cepat bosan serta keberadaan snack yang dianggap kurang bergizi.
Para guru berharap variasi menu dapat diperbanyak agar anak lebih antusias menyantap makanan sehat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori, menegaskan dukungan penuh DPRD terhadap penyempurnaan program tersebut.
Ia mengatakan banyak keluhan masyarakat yang masuk, terutama soal menu yang monoton.
“Selain memunculkan kebosanan, penggunaan bahan yang sama terus-menerus juga berpotensi menimbulkan kelangkaan,” ujarnya.
Untuk meningkatkan kualitas, Hasan mengusulkan pelatihan bagi juru masak SPPG guna memperkaya variasi olahan makanan tanpa mengurangi nilai gizi.
“Peningkatan kompetensi pengolah makanan adalah langkah strategis dalam memperbaiki mutu layanan,” ungkapnya.
Anggota Komisi IX DPR RI, Nuroji, kembali menegaskan filosofi dasar program MBG. “MBG mengubah budaya makan menjadi makan makanan sehat. Bukan memberikan makanan yang anak mau, tetapi makanan sehat yang mereka butuhkan,” tegasnya.***
