CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA)- Banjir yang melanda Kabupaten Cirebon di akhir Desember 2025 menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah.
Menyadari bahwa persoalan banjir tak bisa ditangani sendiri, Pemkab Cirebon dan Pemkab Kuningan duduk bersama membahas solusi lintas wilayah, di Jagara Eco Park, Kawasan Waduk Darma, Kabupaten Kuningan, Jumat (2/1/2026),
Pertemuan tersebut menegaskan bahwa Cirebon sebagai wilayah hilir sangat bergantung pada kondisi lingkungan di Kuningan sebagai daerah hulu.
Salah satu penyebab banjir yang disorot ialah maraknya bangunan liar di bantaran sungai dan kawasan resapan air yang menghambat aliran air.
Bupati Cirebon, Imron, menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam di wilayah hulu sebagai kunci utama pengendalian banjir di daerah hilir.
“Menjaga lingkungan di Kuningan berarti melindungi Cirebon dari banjir. Ini harus dilakukan bersama dan berkelanjutan,” ujar Imron.
Sebagai langkah konkret, kedua daerah sepakat melakukan penanaman pohon di wilayah perbatasan.
Kemudian mempercepat normalisasi sungai bersama BBWS serta menertibkan bangunan di kawasan rawan banjir. Pemkab Cirebon juga menegaskan akan memberikan sanksi bagi warga yang masih membuang sampah ke sungai.
Sementara itu, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar mengusulkan pembangunan kolam retensi di wilayah hulu agar debit air hujan tidak langsung mengalir deras ke Cirebon.
“Kuningan dan Cirebon adalah satu kesatuan ekosistem. Penanganan banjir harus dilakukan dari hulu ke hilir,” tegas Dian.
Kedua kepala daerah sepakat, di tengah cuaca ekstrem yang diprediksi BMKG masih berlangsung hingga April 2026.
Maka penanganan banjir harus dilakukan secara holistik, melibatkan pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Ini sudah menjadi komitmen bersama untuk saling menjaga demi keberlangsungan kehidupan di masa mendatang,” pungkasnya.
Seperti diketahui, pertemuan kedua kepala daerah tersebut didampingi juga oleh masing-masing Forkopimda dengan memberikan saran dan masukan demi kemajuan setiap daerah.***
