CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA.COM).- Massa dari Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera), melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati dan gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Kamis (7/12/2023).
Aksi yang dilakukan bertepatan dengan momentum jelang Hari Antikorupsi se-Dunia (Hakordia) 2023 yang diperingati pada 9 Desember setiap tahunnya.
Berdasarkan pengamatan, Kamis (7/12/2023), massa yang didominasi pakaian hitam berjalan kaki dengan komando iringan kendaraan pengeras suara, mengitari kawasan kantor pemerintahan dan menuju titik unjuk rasa.
Dengan kawalan petugas kepolisian dan Satpol PP, secara bergiliran mereka berorasi dengan menyuarakan aspirasi serta memberikan sejumlah catatan buruk bagi pemerintahan di Kabupaten Cirebon.
“Hampir lima tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, tidak membawa perubahan bagi masyarakat selama menjabat kepala daerah. Banyak catatan buruk yang kami temukan. ini menjadi bukti bahwa Kabupaten Cirebon tidak sedang baik-baik saja,” kata salah seorang pendemo, Ivan Maulana, dalam orasinya.
Menurutnya, banyak kejanggalan di pemerintahan yang dalam kebijakannya tidak berpihak kepada masyarakat dan terus diulang setiap tahunnya.
Sehingga, kata Ivan, perilaku para pejabat baik di eksekutif dan legislatif diisi oleh para oknum yang mementingkan kelompok tertentu.
“Para wakil rakyat di DPRD juga dirusak oleh sejumlah oknum. Kami bisa beberkan bukti perilaku buruk mereka yang hanya mementingkan kelompok tertentu saja,” ungkapnya.
Senada, Koordinasi Lapangan, Warcono Semaun, mengungkapkan, ada sejumlah poin yang menjadi catatan buruk bagi pemerintahan di Kabupaten Cirebon yang berujung turunnya para aktivis untuk melakukan unjuk rasa.
Seperti jumlah kasus kemiskinan di Kabupaten Cirebon yang tertinggi di Jawa Barat. Kemudian tata kelola birokrasi dengan menempatkan para pejabat yang tidak kompeten dan pelayanan yang tidak efektif.
“Imbasnya terbukti masyarakat di Kabupaten Cirebon bagian timur untuk membentuk daerah otonomi baru (DOB). Sehingga kami simpulkan buruknya pelayanan publik yang menyebabkan wacana pemisahan administrasi Kabupaten Cirebon,” ungkapnya.***
