INDRAMAYU, (ETNOLOGIMEDIA.COM).- Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mendatangi kampung nelayan di Kabupaten Indramayu.
Dalam agenda kampanyenya tersebut, Ganjar membersamai komunitas nelayan, petambak ikan dan petani garam di TPI Karangsong, Indramayu, Sabtu (23/12/2023).
Dirinya dicurhati berbagai permasalahan yang dialami masyarakat nelayan setempat. Salahsatunya keresahan aksi bajak laut yang kerap melakukan pungutan liar ketika mereka sedang melaut.
Mereka menyebutnya bajak laut yang diduga berlatar belakang preman yang mencari uang dari memungut liar nelayan atas dalih keamanan.
Salah seorang nelayan, Amirudin, mengaku dihadapan Ganjar bahwa bajak laut itu selalu meminta jatah uang untuk pengamanan dan izin masuk wilayah melaut.
Satu kapal besar, kata dia, biasanya diminta menyerahkan uang sekitar Rp 2 juta hingga Rp 5 juta tiap kali melaut.
“Ada bajak laut, Pak. Mereka meminta uang Rp 5 juta, paling kecil Rp 2 juta kalau kita pas melaut,” katanya.
Menurut Amirudin, bajak laut itu bukan dari kalangan petugas atau oknum negara, melainkan preman. Biasanya mereka mengendarai kapal speed boat dan menghampiri kapal nelayan.
“Mereka baik kapal cepat, dan minta uang terutama kapal-kapal nelayan yang besar. Uang itu untuk keamanan dan izin masuk wilayah melaut,” jelasnya.
Menyikapi hal itu, Ganjar Pranowo mengatakan, bahwa pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap pelaku bajak laut tersebut.
“Inilah tugas dari Kementerian Kelautan untuk bisa membantu para nelayan kita. Seandainya menemukan seperti itu mesti ada tindakan penegakan hukum. Kalau enggak ya tentu mereka akan merasa bahwa ini sebuah kewajiban padahal itu gak ada,” katanya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu juga menambahkan untuk pengamanan di laut itu tanggung jawab Sat Polisi Air, bukan preman. “Kalau ada praktik pungli, maka kita sikat,” imbuh Ganjar.
Selain soal penindakan bajak laut, Capres berambut putih itu juga siap memberikan solusi untuk kemudahan dan kesejahteraan nelayan.
Di antaranya sarana prasarana, surat migrasi dipercepat, kemudahan bahan bakar minyak (BBM) serta modal usaha bagi nelayan.
“Kalau ingin nelayan sejahtera, maka negara harus hadir agar mereka lebih produktif. Selain pelatihan, pendampingan, dan pemberian bantuan alat tangkap atau subsidi solar, satu hal yang bisa dilakukan adalah pemutihan kredit macet para nelayan,” pungkasnya.***
