CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA.COM)-Dalam rangka memperingati Hari Bakti Pekerjaan Umum (PU) ke-79, Penjabat (PJ) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam memperbaiki dan membangun infrastruktur.
Menurutnya, perbaikan infrastruktur menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Semoga apa yang telah kita capai selama ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, tantangan ke depan masih besar, terutama terkait pembangunan infrastruktur dan upaya mitigasi banjir akibat musim hujan,” ujar Wahyu dalam sambutannya dalam momentum Hari Bakti PU ke-79 yang berpusat di UPT Peralatan & Perbengkelan DPUTR Kabupaten Cirebon, Kecamatan Depok, Selasa (3/12/2024)Selasa (3/12/2024).
Dalam kesempatan itu, Wahyu juga menyoroti pentingnya perbaikan dan pemeliharaan jalan serta perhatian lebih terhadap sistem drainase.
“Salah satu prioritas utama adalah drainase, karena jika sistem drainase buruk, genangan air bisa merusak jalan yang telah diperbaiki,” tambahnya.
Wahyu Mijaya, menekankan bahwa pencapaian pembangunan infrastruktur ini tidak dapat tercapai tanpa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
Peringatan Hari Bakti PU ke-79 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat upaya pembangunan yang berkelanjutan dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon.
“Untuk itu, kami berharap kerja sama yang baik antar semua pihak, baik dari masyarakat maupun sektor terkait, untuk menyelesaikan tantangan-tantangan besar yang ada,” tutup Wahyu.
Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon, Iwan Rizki, mengungkapkan bahwa saat ini sekitar 200 kilometer jalan di Kabupaten Cirebon masih dalam kondisi rusak berat.
Sedangkan, pada tahun 2024, pemerintah daerah menargetkan untuk memperbaiki 71 kilometer jalan, meskipun hal ini masih terkendala oleh keterbatasan anggaran.
“Setiap tahun, kami hanya mampu memperbaiki sekitar 50-60 kilometer jalan. Untuk menangani 100 kilometer jalan rusak, dibutuhkan dana sekitar Rp600 miliar. Dengan anggaran yang ada, kami tentu tidak bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu singkat,” ujar Iwan.
Iwan menjelaskan bahwa kerusakan jalan tersebar di berbagai wilayah, dengan beberapa daerah menjadi prioritas.
“Selain itu, masalah lain yang turut menghambat adalah beban tonase kendaraan yang berlebihan dan kondisi drainase yang kurang memadai,” ungkapnya.***
