CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA.COM)- Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, memaparkan pencapaian kinerja pemerintahannya selama 9 bulan menjabat.
Untuk diketahui, masa jabatan Pj Bupati akan berakhir pada 20 Februari 2025 mendatang yang akan digantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 lalu.
Dalam kegiatan silaturahmi dengan media, Wahyu Muijaya memaparkan progres signifikan di berbagai sektor pembangunan baik fisik maupun non fisik.
Mulai dari sektor pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan, dan infrastruktur, meski sejumlah tantangan masih menghadang.
Menurutnya, Kabupaten Cirebon berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui berbagai program.
Seperti program pendidikan inklusif, layanan kesehatan terjangkau, dan pelatihan kewirausahaan.
Angka stunting turun dari 8,2% (Mei 2024) menjadi 5,41% (Januari 2025), berkat intervensi gizi spesifik, seperti distribusi makanan tambahan bagi balita dan edukasi pola asuh melalui 150 posyandu. “Kolaborasi dengan puskesmas dan kader desa menjadi kunci keberhasilan ini,” tegas Mijaya.
Kemudian, penduduk miskin ekstrem berkurang dari 1,65% (2023) menjadi 1,13% (2024), sementara tingkat kemiskinan turun ke 11%.
Program bansos berbasis data terpadu dan pelatihan kerja di sektor pertanian dan UMKM berkontribusi pada capaian ini. Di sisi lain, realisasi investasi mencapai Rp3,1 triliun (2024), tumbuh 3,79% dari tahun sebelumnya, dengan penyerapan tenaga kerja 17.311 orang.
“Untuk sektor industri pengolahan dan pariwisata menjadi penyumbang terbesar,” katanya.
Selain itu, inovasi layanan publik melalui platform Cirebon Smart Service membawa Kabupaten Cirebon meraih penghargaan kategori Inovasi Responsif Melayani Masyarakat.
“Sistem perizinan online dan pengaduan via aplikasi memangkas waktu layanan dari 7 hari menjadi maksimal 3 hari,” terangnya.
Kemudian, dari aspek infrastruktur, Pemkab Cirebon meningkatkan kemantapan jalan hingga 84,91% di 2024 dengan merevitalisasi 32 km ruas jalan dan 5 jembatan.
Proyek normalisasi sungai di 3 titik rawan banjir, seperti Sungai Cimanuk dan Cisanggarung, dilakukan bersama BBWS Cimanuk Cisanggarung dan Kementerian PUPR.
“Ini langkah antisipatif untuk mengurangi 40 persen titik banjir tahunan,” jelas Wahyu Mijaya.
Untuk penyelesaian masalah tenaga honorer, sebanyak 2.040 tenaga honorer telah diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kini menyisakan 1.200 orang yang akan difasilitasi melalui rekruitmen tahap II pada 2025 ini,” ungkapnya.
Meski optimistis, Wahyu Mijaya mengakui tantangan seperti keterbatasan anggaran dan dinamika politik pascaperalihan statusnya sebagai penjabat.
“Kami telah menyiapkan blueprint pembangunan 2025–2030 agar program seperti Saber Sampah dan perluasan TPST Kubang Deleg tetap berjalan,” ujarnya.***
