CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA.COM)- Ratusan tenaga honorer kategori R2 dan R3 di Kabupaten Cirebon mendatangi Gedung DPRD setempat, Rabu (30/4/2025).
Kedatangan mereka guna menuntut kejelasan status kepegawaian yang telah lama menggantung, meski mereka telah mengabdi selama puluhan tahun.
Dengan mengenakan seragam dinas dan membawa berbagai spanduk tuntutan, para peserta aksi menyuarakan aspirasi secara damai namun penuh ketegasan. Salah satu spanduk bertuliskan
“Kami honorer database BKN Dinas Pendidikan. Menuntut status R2 dan R3 agar cepat diselesaikan menjadi ASN PPPK di tahun 2025.”
Namun, aksi ini tak sekadar menyoroti status kepegawaian. Para honorer menekankan bahwa perjuangan mereka adalah soal keadilan dan kemanusiaan.
“Ini bukan sekadar soal PPPK. Ini tentang keadilan. Sampai kapan kami dieksploitasi? Kami bukan robot, kami manusia,” ungkap salah seorang demonstran dalam orasinya.
Sejumlah guru menyampaikan kekecewaan mereka atas janji-janji yang tak kunjung terealisasi, terutama janji pengangkatan dalam seleksi PPPK sebelumnya.
Bahkan, seorang guru dengan suara bergetar menceritakan dampak personal yang ia alami.
“Anak saya sampai meninggal, Pak. Kami makan janji terus. Anak didik kami sudah jadi polisi, jadi dokter. Tapi kami sendiri belum jelas nasibnya,” ucapnya sambil menangis.
Ketua Forum Honorer R2 dan R3 Kabupaten Cirebon, Anton, menegaskan bahwa aksi ini adalah peringatan keras kepada pemerintah daerah dan DPRD.
“Kami bisa saja diam di tempat adem. Tapi kami datang karena muak digantung terus. Kami hanya minta hak kami yang sudah dijanjikan,” ujarnya.
Selain meminta kejelasan status, para honorer juga mendesak agar sisa formasi ASN PPPK tahun 2024 yang berjumlah sekitar 300 formasi dialokasikan bagi mereka.
Bila pun hanya tersedia formasi PPPK paruh waktu, mereka meminta agar upah disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Dalam orasinya, massa juga menyoroti ketimpangan gaji yang mereka terima. Ada guru honorer yang mengaku hanya digaji di bawah Rp1 juta per bulan.
“Katanya kami pendidik bangsa. Tapi gaji di bawah sejuta. Bagaimana kami bisa fokus mengajar? Kami juga punya keluarga,” ujarnya.
Mereka turut mempertanyakan transparansi anggaran daerah dan pemanfaatan sisa formasi ASN, mengingat tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon.
Massa mendesak agar Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, serta pejabat terkait menemui mereka dan memberikan keputusan konkret.
Mereka meminta agar penyelesaian masalah ini dilakukan sebelum rekrutmen PPPK 2025 dimulai.
Aksi ini, kata mereka, menjadi bentuk protes terakhir jika pemerintah benar-benar menunjukkan itikad baik.
“Kami tidak akan bubar sebelum ada jawaban jelas dan berpihak pada kemanusiaan. Ini bukan ancaman, ini permintaan keadilan,” tegas Anton.***
