CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon resmi merealisasikan program perlindungan bagi nelayan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Program ini ditandai dengan penyerahan kartu secara simbolis kepada 16 nelayan di Pendopo Bupati Cirebon, Rabu (10/9/2025).
Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menyebut langkah ini sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan nelayan.
Dari sekitar 17.900 nelayan di Kabupaten Cirebon, baru 2.358 orang yang sudah terdaftar sebagai peserta.
“Harapan kami ke depan seluruh nelayan bisa tercover. Dengan adanya perlindungan ini, mereka memiliki jaminan dan ketenangan saat melaut. Program mencakup jaminan kecelakaan kerja dan kematian,” Jigus sapaan akrab Wabup.
Kepala DKPP Kabupaten Cirebon, Sudiharjo, menambahkan bahwa program ini memberi rasa aman bagi nelayan. “Kalau terjadi kecelakaan kerja atau musibah meninggal, ada jaminan bagi keluarga. Jika harus dirawat di rumah sakit, seluruh biaya ditanggung pemerintah,” ujarnya.
Tahap awal, pendataan peserta dilakukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Pusuka, dengan sekitar 3.500 nelayan telah diverifikasi. Semua biaya iuran ditanggung Pemkab Cirebon menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cirebon, Ahmad Feisal Santoso, menjelaskan, program ini masuk kategori pekerja informal dengan dua perlindungan utama jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
“Kalau meninggal dunia, ahli waris berhak menerima santunan Rp 42 juta. Selain itu, ada manfaat beasiswa pendidikan untuk dua anak, dari SD hingga kuliah,” terang Feisal.
Agus menegaskan Pemkab Cirebon berkomitmen memperluas cakupan agar seluruh nelayan mendapat perlindungan. “Ini kewajiban kami sebagai pemerintah daerah untuk memastikan kesejahteraan nelayan terjamin,” tutupnya. ***
