Oleh Yanyan Supiyanti, A.Md. (Pendidik Generasi)
Tragedi ambruknya bangunan empat lantai Pondok Pesantren Al Khaziny di Sidoarjo, Jawa Timur, mengguncang kesadaran publik tentang rapuhnya jaminan keselamatan fasilitas pendidikan di negeri ini. Peristiwa yang terjadi saat para santri tengah menunaikan salat Asar di lantai dua itu menelan korban dalam jumlah besar.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 5 Oktober 2025 mencatat, sedikitnya 160 orang menjadi korban, dengan 37 di antaranya meninggal dunia. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan, menyampaikan bahwa masih ada sekitar 26 orang yang diduga tertimbun reruntuhan. Hingga kini, proses evakuasi masih berlangsung di tengah risiko bangunan yang belum sepenuhnya stabil.
Lebih dari 60 persen puing bangunan telah dibersihkan. Untuk menjamin keamanan dan efektivitas evakuasi, BNPB melibatkan tim ahli dari Institut Teknologi Surabaya (ITS) guna melakukan investigasi forensik struktur bangunan. Temuan awal diharapkan dapat menjawab pertanyaan publik: mengapa bangunan empat lantai yang difungsikan sebagai asrama dan ruang belajar itu dapat runtuh begitu cepat?
Kerapuhan Sistemik Dunia Pendidikan
Runtuhnya gedung pesantren ini menyingkap realitas getir di balik wajah pendidikan Indonesia. Tragedi ini tidak semata disebabkan oleh kesalahan teknis konstruksi, melainkan menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya kepatuhan terhadap standar keselamatan bangunan pendidikan.
Sebagian besar pesantren di Indonesia dibangun dengan dana swadaya masyarakat. Pembiayaan konstruksi kerap bergantung pada sumbangan wali santri, alumni, dan donatur. Kondisi ini sering kali membuat aspek kualitas material dan pengawasan teknis diabaikan demi efisiensi anggaran. Padahal, fungsi bangunan pendidikan jauh lebih vital karena menyangkut keselamatan dan masa depan generasi muda.
Peristiwa serupa sudah berulang kali terjadi. Mulai dari ambruknya gedung sekolah dasar di daerah terpencil hingga runtuhnya atap madrasah dan pondok pesantren di berbagai wilayah. Sayangnya, setiap kali musibah terjadi, perhatian publik hanya bertahan sesaat. Setelah itu, semua kembali seperti semula: tanpa pembenahan menyeluruh dan tanpa komitmen jangka panjang dari pemerintah.
Dalam sistem pendidikan nasional, lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren kerap diposisikan di pinggiran. Tidak semua pesantren mendapat dukungan memadai dari negara. Padahal, pesantren telah menjadi bagian penting dari sejarah pendidikan bangsa, berperan membentuk karakter, spiritualitas, dan kemandirian generasi muda.
Kondisi ini mencerminkan ketimpangan tanggung jawab antara negara dan masyarakat. Ketika beban penyediaan fasilitas pendidikan lebih banyak ditanggung oleh masyarakat, maka risiko keselamatan semakin tinggi. Negara seharusnya hadir bukan hanya sebagai pengatur kebijakan, tetapi sebagai penjamin utama keselamatan dan kelayakan sarana pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif Islam
Dalam pandangan Islam, setiap musibah merupakan bagian dari takdir Allah Swt., namun bukan berarti manusia terbebas dari tanggung jawab. Tragedi ambruknya gedung pesantren harus dilihat sebagai peringatan agar negara menunaikan kewajiban dasarnya: menjamin pendidikan yang aman, layak, dan berkualitas bagi seluruh rakyat.
Islam menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan dasar, bukan sekadar layanan publik. Negara berkewajiban penuh menyediakan fasilitas, tenaga pendidik, dan sarana belajar yang memadai tanpa membebani rakyat. Dalam sistem keuangan Islam, pendanaan pendidikan dikelola melalui baitul mal, lembaga keuangan negara yang menyalurkan dana publik untuk kepentingan umat.
Melalui sistem tersebut, negara tidak membedakan antara lembaga negeri maupun swasta. Semua warga negara berhak memperoleh pendidikan berkualitas secara gratis. Gedung dan fasilitas pendidikan dibangun dengan perencanaan matang, menggunakan material terbaik, serta diawasi secara profesional.
Sejarah peradaban Islam mencatat, lembaga pendidikan seperti madrasah, kuttab, dan pesantren menjadi mercusuar ilmu pengetahuan dunia. Negara bukan hanya membangun gedung megah, tetapi juga memastikan sistem pendidikan berjalan di atas prinsip keadilan, efisiensi, dan integritas. Pendidikan tidak menjadi komoditas, melainkan hak yang dijamin negara.
Momentum Evaluasi dan Refleksi Nasional
Tragedi di Sidoarjo seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola fasilitas pendidikan nasional. Pemerintah perlu memperketat pengawasan pembangunan gedung pendidikan, terutama di lembaga nonformal seperti pesantren, madrasah, dan sekolah swasta kecil. Pengawasan tidak cukup dilakukan secara administratif, tetapi harus melibatkan ahli konstruksi dan lembaga independen.
Selain itu, sistem pendanaan pendidikan harus diarahkan untuk menjamin pemerataan akses dan keselamatan. Alokasi anggaran pendidikan yang besar dalam APBN seharusnya tidak hanya digunakan untuk gaji atau program administratif, tetapi juga untuk memastikan seluruh fasilitas pendidikan memenuhi standar keamanan.
Lebih jauh, tragedi ini mengingatkan pentingnya perubahan paradigma: pendidikan bukan sekadar angka partisipasi atau prestasi akademik, tetapi juga keselamatan, martabat, dan hak hidup layak bagi para peserta didik.
Ketika bangunan pendidikan bisa berdiri kokoh, ketika para santri belajar tanpa rasa takut, dan ketika masyarakat tak lagi bergantung pada swadaya semata, saat itulah negara benar-benar hadir dalam arti sesungguhnya.
Runtuhnya Pondok Pesantren Al Khaziny bukan sekadar berita duka, melainkan cermin buram dari rapuhnya sistem jaminan pendidikan di Indonesia. Tragedi ini seharusnya menggugah kesadaran bahwa pendidikan tidak boleh dibangun di atas pondasi yang rapuh — baik secara fisik maupun sistemik.
Negara mesti hadir bukan setelah bangunan ambruk, tetapi sebelum batu pertama diletakkan. Karena sejatinya, di setiap dinding pesantren dan sekolah, tersimpan amanah besar: keselamatan generasi penerus bangsa.
Wallahu a‘lam bish-shawab.
