CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA)- Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan arah pembangunan yang inklusif.
Dengan fokusan menempatkan perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas sebagai prioritas utama. Komitmen tersebut ditegaskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelompok Rentan, Selasa (6/1/2026).
Bupati Cirebon Imron menyampaikan, Musrenbang Kelompok Rentan menjadi forum strategis.
Hal itu untuk memastikan seluruh kebijakan pembangunan daerah tidak meninggalkan kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus.
“Pembangunan tidak boleh eksklusif. Melalui Musrenbang ini, kami ingin memastikan perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas mendapatkan ruang, perhatian. Serta kebijakan yang benar-benar berpihak,” ujar Imron.
Menurutnya, perhatian terhadap kelompok rentan merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Cirebon.
Ia berharap, melalui perencanaan yang tepat, akan lahir generasi anak yang kreatif.
Serta perempuan yang sadar hak dan kewajibannya, lansia yang mandiri dan produktif, serta penyandang disabilitas yang berdaya dan terlindungi.
Imron menegaskan, penyandang disabilitas memiliki kedudukan dan hak yang sama sebagai warga Kabupaten Cirebon.
Termasuk dalam mengakses layanan publik dan program pembangunan.
“Kita tidak lagi membedakan. Semua warga memiliki hak yang sama untuk dilayani dan difasilitasi sesuai kebutuhannya,” tegasnya.
Bupati juga menyoroti masih perlunya peningkatan fasilitas dan layanan ramah disabilitas, khususnya di tingkat kecamatan dan unit pelayanan publik lainnya.
Ia mendorong agar setiap instansi mampu menyediakan mekanisme pelayanan yang lebih mudah diakses dan tidak diskriminatif.
“Kami ingin ada pelayanan khusus disabilitas, agar mereka tidak mengalami hambatan saat mengurus berbagai keperluan di kantor pelayanan, termasuk di kecamatan,” tambah Imron.
Melalui Musrenbang Kelompok Rentan ini, Pemkab Cirebon mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang inklusif, adil, serta berkelanjutan.
“Tentunya demi memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal dalam proses pembangunan,” pungkasnya.***
