CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA)- Gelombang keluhan warga terkait kepesertaan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba nonaktif mulai mencuat ke ruang publik.
Aduan tersebut sampai ke DPRD Kabupaten Cirebon setelah banyak warga mengaku kehilangan akses layanan kesehatan tanpa penjelasan yang jelas.
Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Heriyanto, mengungkapkan keluhan itu kerap disampaikan langsung oleh warga yang datang ke rumahnya dalam kondisi kebingungan dan cemas.
“Keluhan ini sering disampaikan langsung masyarakat dengan datang ke rumah. Mereka kaget karena BPJS yang sebelumnya aktif, tiba-tiba tidak bisa digunakan,” ujar Heriyanto, dalam keterangannya, Senin (12/1/2026).
Politikus Partai Demokrat itu menilai persoalan BPJS nonaktif bukan sekadar urusan administratif.
Melainkan menyangkut hak dasar warga, terutama kelompok masyarakat kurang mampu yang sangat bergantung pada jaminan kesehatan pemerintah.
Menurut Heriyanto, sebagian warga mempertanyakan perubahan status kepesertaan yang terjadi tanpa sosialisasi maupun pemberitahuan sebelumnya.
Informasi yang diterimanya dari Komisi IV DPRD menyebutkan, salah satu penyebab utama adalah penerapan sistem desil dalam penentuan penerima bantuan.
“Banyak warga bertanya kenapa BPJS mereka mendadak nonaktif. Informasi yang kami terima, salah satu faktornya karena penyesuaian desil,” jelasnya.
Ia menjelaskan, sistem desil digunakan pemerintah untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat, dengan penerima bantuan berada pada rentang desil satu hingga desil lima. Namun, Heriyanto mempertanyakan keakuratan data tersebut di lapangan.
“Pertanyaannya, apakah data desil satu sampai lima itu benar-benar valid? Fakta di lapangan masih banyak warga yang jelas-jelas tidak mampu, tetapi justru tidak masuk dalam desil penerima bantuan,” tegasnya.
Heriyanto menilai persoalan data kemiskinan di Kabupaten Cirebon terus berulang dari tahun ke tahun.
Meski anggaran pendataan terus digelontorkan, kualitas data dinilai belum mengalami perbaikan signifikan.
“Masalah data ini tidak pernah selesai. Anggaran ada, tapi datanya tetap amburadul. Jangan terus menjawab dengan kalimat klasik, ‘kalau tidak masuk desil silakan diusulkan lewat desa atau puskesos’. Itu bahasa lama yang terus diulang,” katanya.
Ia mendorong dinas teknis agar tidak semata mengandalkan laporan administratif.
Melainkan melakukan verifikasi faktual secara langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi riil warga.
“Tidak perlu semua desa. Satu desa saja, tapi betul-betul dicek. Disurvei rumah ke rumah, dilihat kondisi sebenarnya. Apakah benar yang masuk desil satu sampai lima itu warga yang berhak menerima bantuan,” ucapnya.
Selain itu, Heriyanto juga menyoroti potensi kecemburuan sosial yang muncul akibat ketidaktepatan data penerima bantuan.
Tidak sedikit warga menilai bantuan justru diterima kelompok yang relatif mampu, sementara warga miskin terlewatkan.
“Kalau dinas terkait tidak mau membuka mata dan telinga, saya yakin sampai kapan pun data ini tidak akan pernah benar,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, jumlah warga Kabupaten Cirebon dengan kepesertaan BPJS nonaktif diperkirakan mencapai sekitar 160 ribu orang.
Angka tersebut, menurut Heriyanto, perlu diverifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Muchyidin, membenarkan adanya informasi terkait penonaktifan BPJS Kesehatan dalam jumlah besar.
Meski demikian, ia menegaskan angka pasti masih menunggu klarifikasi dari dinas terkait.
“Kami akan menindaklanjuti dengan mengagendakan rapat kerja bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Bappelitbangda untuk memastikan jumlah dan penyebabnya,” kata Muchyidin.***
