CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA)- Jelang akhir Januari 2026, kondisi cuaca di wilayah pesisir utara Jawa Barat diperkirakan relatif terkendali.
Meskipun hujan masih turun, namun belum disertai intensitas ekstrem yang berpotensi memicu bencana besar.
Namun, ketenangan tersebut diprediksi tak akan berlangsung lama.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon mengingatkan masyarakat untuk kembali meningkatkan kewaspadaan memasuki awal Februari.
Sekretaris BPBD Kabupaten Cirebon, Syamsul Huda, mengatakan potensi cuaca ekstrem diperkirakan meningkat mulai awal Februari hingga sekitar pekan ketiga bulan tersebut.
“Memasuki awal Februari 2026 sampai kurang lebih minggu ketiga, potensi cuaca ekstrem kembali meningkat. Masyarakat harus kembali waspada,” ujar Syamsul, Kamis (22/1/2026).
Setelah periode tersebut, Kabupaten Cirebon biasanya memasuki masa pancaroba.
Pada fase ini, ancaman angin kencang hingga puting beliung kerap terjadi dan dapat berlangsung hingga Mei.
Kondisi ini dikenal sebagai kemarau basah, terutama jika tidak dipengaruhi oleh siklon berskala besar.
Syamsul menjelaskan, posisi geografis Kabupaten Cirebon yang berada di wilayah pesisir utara Jawa Barat menjadikannya rawan bencana.
Dengan garis pantai sepanjang sekitar 54 kilometer dan luas wilayah 990,36 kilometer persegi, Kabupaten Cirebon menaungi 40 kecamatan, 412 desa, dan 12 kelurahan.
“Wilayah yang luas dengan karakter geografis beragam membuat potensi bencana selalu menjadi perhatian serius,” ujarnya.
BPBD Kabupaten Cirebon mencatat sedikitnya sembilan potensi bencana yang harus diantisipasi.
Mulai dari banjir, tanah longsor, rob, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan Gunung Ciremai, banjir bandang, hingga gempa bumi.
Dalam periode Januari tahun lalu hingga awal Januari 2026, tercatat sekitar 160 kejadian bencana. Dampaknya dirasakan di hampir 40 kecamatan dan 151 desa.
Banjir menjadi bencana dengan dampak paling besar.
Hingga akhir November 2025, sekitar 8.000 rumah terendam, terdapat rumah rusak berat, 100 rumah rusak ringan, serta 65 rumah ibadah mengalami kerusakan ringan.
Selain itu, tak kurang dari 20 ribu kepala keluarga dan lebih dari 50 ribu jiwa terdampak.
“Banjir paling parah disebabkan kiriman air dari wilayah hulu serta tingginya sedimentasi Sungai Ciberes,” jelas Syamsul.
Untuk menekan risiko banjir, BPBD telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), khususnya untuk wilayah Cirebon timur.
Normalisasi Sungai Cisanggarung telah dilakukan meski belum optimal, sementara Pemerintah Kabupaten Cirebon tengah mengupayakan pengerukan Sungai Ciberes.
Selain itu, normalisasi Kali Pembuang Lebak Putat dan Kali Pembuang Lebak Lamaran juga menjadi prioritas.
Tingginya sedimentasi menyebabkan sungai-sungai tersebut tak lagi mampu menampung debit air saat hujan deras.
Sebagai langkah jangka panjang, BPBD merekomendasikan penerapan sumur resapan dan biopori, pembangunan sodetan di kawasan DAS padat penduduk, serta pembangunan bendungan (dam)nuntuk mengendalikan debit air. Kerja sama lintas daerah juga terus diperkuat, terutama dalam pengelolaan dan pemantauan wilayah hulu DAS.
“Tujuannya jelas, deteksi dini dan pencegahan bencana. Dari sembilan potensi bencana, banjir tetap menjadi ancaman paling serius di Kabupaten Cirebon,” pungkasnya.***
